KPU Selayar dan Pangkep Belum Teken NPHD, Mendagri Turun Tangan

Seluruh Komisi Pemilihan Umum (KPU) se Sulawesi Selatan telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHB) biaya penyelenggaran Pemilihan

KPU Selayar dan Pangkep Belum Teken NPHD, Mendagri Turun Tangan
TRIBUN TIMUR/NURWAHIDAH
Pemusnahan surat suara rusak Pemilu 2019 dimusnahkan oleh KPU Selayar di Halaman Kantor KPU, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Selasa (16/4/2019) pagi. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Seluruh Komisi Pemilihan Umum (KPU) se Sulawesi Selatan telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHB) biaya penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang.

Kecuali KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dan KPU Kabupaten Pangkep.

Kedua daerah tersebut belum teken NPHD karena belum ada kesepakatan dengan pemerintah masing-masing.

Setelah Viral Ngaku ke Amerika Cuma 8 Jam, Barbie Kumalasari Kepleset Sebut Orlando Jadi Tornado

Sambut Pimpinan DPRD, Ini Harapan Bupati Polman

Rabu Ini Hino Resmikan Depo Suku Cadang di Makassar, Segini Luasnya

"Sisa Pangkep dan Selayar (belum teken NPHD). Kalau Soppeng Rp 25,23 miliar dan Barru antara 28 sampai 30 miliar,"kata Komisioner KPU Sulsel Uslimin kepada Tribun Timur, Senin (07/10/2019).

Menurut Usle sapaan Uslimin, bagi KPU yang belum teken NPHD hari ini dipanggil ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk menyelesaikan persaolan aggaran pemilu yang tak kunjung tuntas.

"Yang belum teken NPHD semuanya dipanggil rapat di Kemendagri jam satu siang waktu Jakarta," kata Usle.

Sementara Komisioner KPU Pangkep Burhan yang dikonfirmasi membenarkan adanya pertemuan di Kantor Mendagri terkait anggaran Pilkada serentak 2020 mendatang.

Setelah Viral Ngaku ke Amerika Cuma 8 Jam, Barbie Kumalasari Kepleset Sebut Orlando Jadi Tornado

Sambut Pimpinan DPRD, Ini Harapan Bupati Polman

Rabu Ini Hino Resmikan Depo Suku Cadang di Makassar, Segini Luasnya

Pasalnya KPU dan Pemda setempat sampai saat ini belum menyepakati atau menandatangi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Hari ini kami rapat koordinasi bersama Pemda di Kantor Kemendagri untuk membahas anggaran Pilkada," tuturnya.

Burhan mengatakan pihaknya belum meneken NPHD lantaran belum ada titik temu titik temu di nominal anggaran.

Dimana KPU menhusulkan anggaran Rp 34 M, sementara Pemerintah Daerah (Pemda) hanya mampur sediakan Rp 20 M.

Dia mengaku total anggaran yang diinginkan Pemda dianggap tidak akan mampu mencukupi seluruh biaya penyelenggaraan pemilu.  (*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:
Penulis: Hasan Basri
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved