Anggaran Pilkada 2020 Tak Sesuai Usulan, Ini Tanggapan Bawaslu Majene

Besaran anggaran Pilkada dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Anggaran Pilkada 2020 Tak Sesuai Usulan, Ini Tanggapan Bawaslu Majene
edyatma jawi / tribun timur
Bupati Majene Fahmi Massiara menandatangani NPHD Pilkada 2020 di ruang rapat Wakil Bupati Majene, Selasa (1/10/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAJENE -- Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Majene 2020 telah disetujui.

Besaran anggaran Pilkada dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

NPHD tersebut diteken Bupati Majene Fahmi Massiara, bersama Ketua KPU Majene Arsalin Aras, dan Ketua Bawaslu Majene Sopyan Ali.

Pemerintah Desa Tamarupa Pangkep Gelar Penyerahan Kartu Identitas Anak

Sepekan Kerusuhan Wamena, Khaeril Sering Menangis Cari Ibunya

Dinsos Pangkep Kirim Kuota 10 Ribu Warga Kurang Mampu Jadi Penerima PBI

Penandatanganan NPHD berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Majene, Selasa (1/10/2019).

Dalam naskah perjanjian tersebut, Pemkab Majene akan mengalokasikan dana pemilu untuk KPU sebesar Rp22,5 miliar yang dikucurkan dua tahap.

Rp1 miliar diplot pada APBD perubahan 2019 dan Rp 21,5 miliar untuk APBD 2020.

Nominal tersebut lebih rendah dibanding usulan KPU Majene.

Sebelumnya, KPU mengusulkan kebutuhan biaya pilkada sebesar Rp25,6 miliar.

Sementara untuk Bawaslu Majene, Pemkab mengalokasikan dana hibah sebanyak Rp 6.665.000.000.

Pengucurannya juga dilakukan bertahap. Rp 350 juta dialokasikan pada APBD perubahan 2019.

Halaman
123
Penulis: edyatma jawi
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved