Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Sidang Umum Ke 74 PBB

Wapres JK dan Filosofi Diplomasi Tangan di Atas, Indonesia Kakak Negara Kepulauan yang Siap Membantu

Beberapa kepala anggota SIDS melakukan pertemuan khusus, bilateral, dengan Wapres JK di sela Sidang Umum Ke-74 PBB ini

Editor: AS Kambie
Jery Wong/Setwapres RI
Wapres Jusuf Kalla saat jumpa pers di Qatar Lounge Markas Besar PBB, Jumat (27/9/2019) siang. 

Strategi ini, papar Wapres, sejalan dengan kebutuhan dan prioritas negara SIDS yang difokuskan pada 3 hal yaitu yang pertama, kemitraan ekonomi.

"Kerja sama perdagangan, investasi, pariwisata dan ekonomi biru khususnya di bidang infrastruktur," urainya.

Wapres menambahkan, Indonesia telah memulai pembahasan Preferential Trade Agreement dengan Fiji dan PNG.

"Negara lainnya akan segera menyusul," tandasnya.

Yang kedua, kata Wapres, kemitraan pembangunan. Pendanaan proyek infrastruktur dan perhubungan akan ditingkatkan.

"Tahun ini, Indonesia memulai kerja sama dengan Nauru, Tuvalu, Solomon Islands, Fiji and Kiribati," ungkapnya.

Dikatakan Wapres bahwa saat ini Indonesia dalam proses mendirikan lembaga kerja sama pembangunan internasional Indonesia-Aid.

"Institusi ini akan menjadi motor penggerak kerja sama pembangunan dan kapasitas Indonesia dan SIDS," terangnya lagi.

Hal yang ketiga, papar Wapres, kemitraan di forum global. Sebagai negara anggota ASEAN, G-20, G-77, GNB dan negara kunci di Kawasan, Indonesia adalah mitra strategis SIDS dalam memperjuangkan isu perubahan iklim, manajemen bencana, dan sektor kelautan.

"Samoa Pathway membuka peluang kerjasama yang lebih besar dan saling menguntungkan antara Indonesia dan SIDS," imbuhnya.

"Untuk itulah Indonesia akan mendukung inisiatif ini," tegas JK.

Dalam keterangan pers, Wapres JK menegaskan, posisi Indonesia di SIDS adalah kakak yang sudah maju. “Di SIDS itu posisi kita sebagai Negara maju, jadi kita harus membantu saudara-saudara kita itu,” tegas JK.

SIDS adalah negara-negara kepulauan yang memiliki persamaan tantangan perkembangan yang sama. SIDS pertama kali diakui sebagai kelompok negara berkembang tersendiri pada United Nations Conference on Environment and Development bulan Juni 1992. Barbados Programme of Action dikeluarkan pada tahun 1994 untuk membantu SIDS dalam usaha perkembangan mereka. 

United Nations Department of Economic and Social Affairs mendaftarkan 52 negara dalam SIDS, termasuk Singapura, Papua Nugisi, Fiji, Nauru, Palau, Kuba, Haiti, Jamaika, Dominika, Samoa, Kepulauan Salomon, dan Timor Leste.

Mereka dibagi menjadi tiga wilayah geografis: Karibia; Pasifik; dan Afrika, Samudra Hindia, Mediterania, dan Laut China Selatan (AIMS). Masing-masing wilayah ini memiliki badan kerjasama regional: Caribbean Community, Pacific Islands Forum, dan Indian Ocean Commission. Selain itu, mayoritas negara-negara SIDS adalah anggota Aliansi Negara Kepulauan Kecil (Alliance of Small Island States), yang melakukan tugas lobi dan negosiasi bagi SIDS di dalam sistem PBB.

Beberapa kepala negara anggota SIDS melakukan pertemuan khusus, bilateral, dengan Wapres JK di sela Sidang Umum Ke-74 PBB ini.(*)

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved