Wapres JK dan Filosofi Diplomasi Tangan di Atas, Indonesia Kakak Negara Kepulauan yang Siap Membantu

Wapres JK menegaskan, posisi Indonesia di SIDS adalah kakak yang sudah maju. “Di SIDS itu posisi kita sebagai Negara maju, jadi kita harus membantu saudara-saudara kita itu,” tegas JK.

TRIBUN-TIMUR.COM, NEW YORK - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menegaskan lagi posisi Indonesia di dunia saat ini di sela agenda pada Sidang Umum Ke-74 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Jumat (27/9/2019) siang.

“Kita saat ini sedang  menggalakkan diplomasi tangan di atas. Itulah sebabnya kemarin kita tanda tangani bantuan untuk Nauru dan bantuan untuk Fiji. Jadi posisi Indonesia saat ini dunia internasional sudah membantu, tangan di atas,” jelas Wapres JK.

Sehari sebelumnya di Qatar Lounge Markas Besar PBB, Wapres JK juga menegaskan filosofi diplomasi tangan di atas itu kepada wartawan.

Diplomasi tangan di atas itu disampaikan JK usai menyaksikan penandatanganan bantuan Indonesia untuk Nauru.

 "Tadi itu kita lagi praktikkan Diplomasi Tangan di Atas. Jadi memang tahun ini kita lebih banyak gunakan diplomasi Tangan di Atas untuk membantu saudara-saudara," kata JK.
Menurut JK, lewat Diplomasi Tangan di Atas itu, Indonesia membantu Nauru dan Fiji (stadion).

Naskah kesepakatan pemberian bantuan ditandatangani Perwakilan Tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani mewakili Pemerintah Indonesia dengan Michail Aroi Secretary for foreign Affairs and Trade of the Republic of Nauru.

Dalam forum resmi di Sidang Umum Ke-74 PBB, Wapres JK juga beberapa kali menjelaskan komitmen Diplomasi Tangan di Atas Indonesia. Seperti saat Wapres JK panelis dalam High-Level Midterm Review of the SIDS (Small Island Developing States) Accelerated Modalities of Action (SAMOA) Pathway di Markas Besar PBB, New York, Jumat (27/9/2019) siang.

“Sebagai sesama negara kepulauan, Indonesia memahami tantangan pembangunan yang dihadapi negara-negara SIDS.  Indonesia teman sejati negara kepulauan SIDS. Kita adalah satu keluarga," tegas Wapres JK

Tantangan Negara yang tergabung SIDS, menurut JK, antara lain, seperti perubahan iklim, bencana alam, serta ketidakpastian global yang berdampak pada ketidakpastian ekonomi. Demikian juga pemerataan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan Sumber Daya Manusia turut menambah jumlah deret tantangan.

“Indonesia siap menjadi mitra pembangunan negara-negara SIDS dalam merealisasikan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Samoa Pathway,” kata JK.

Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa kemitraan Indonesia dengan SIDS telah berjalan 3 dekade. Saat ini kemitraan tersebut terjalin semakin kokoh.

"Tahun ini Indonesia menggelar dua kegiatan yang mendekatkan Indonesia dengan negara SIDS khususnya Pasifik," terangnya.

Dua gelaran tersebut, terang Wapres, yaitu Forum Indonesia-South Pacific di Jakarta, dan Pacific Exposition di Auckland yang telah mentautkan puluhan ribu pulau di Indonesia dan negara Pasifik, sehingga memperkokoh interaksi Pemerintah dan sektor swasta dan meneguhkan hubungan people to people.

"Ke depan, kemitraan Indonesia dan SIDS akan lebih strategis dan terstruktur, melalui pengembangan Strategi Kemitraan Kawasan Indonesia di daerah Pasifik," jelasnya.

Strategi ini, papar Wapres, sejalan dengan kebutuhan dan prioritas negara SIDS yang difokuskan pada 3 hal yaitu yang pertama, kemitraan ekonomi.

"Kerja sama perdagangan, investasi, pariwisata dan ekonomi biru khususnya di bidang infrastruktur," urainya.

Wapres menambahkan, Indonesia telah memulai pembahasan Preferential Trade Agreement dengan Fiji dan PNG.

"Negara lainnya akan segera menyusul," tandasnya.

Yang kedua, kata Wapres, kemitraan pembangunan. Pendanaan proyek infrastruktur dan perhubungan akan ditingkatkan.

"Tahun ini, Indonesia memulai kerja sama dengan Nauru, Tuvalu, Solomon Islands, Fiji and Kiribati," ungkapnya.

Dikatakan Wapres bahwa saat ini Indonesia dalam proses mendirikan lembaga kerja sama pembangunan internasional Indonesia-Aid.

"Institusi ini akan menjadi motor penggerak kerja sama pembangunan dan kapasitas Indonesia dan SIDS," terangnya lagi.

Hal yang ketiga, papar Wapres, kemitraan di forum global. Sebagai negara anggota ASEAN, G-20, G-77, GNB dan negara kunci di Kawasan, Indonesia adalah mitra strategis SIDS dalam memperjuangkan isu perubahan iklim, manajemen bencana, dan sektor kelautan.

"Samoa Pathway membuka peluang kerjasama yang lebih besar dan saling menguntungkan antara Indonesia dan SIDS," imbuhnya.

"Untuk itulah Indonesia akan mendukung inisiatif ini," tegas JK.

Dalam keterangan pers, Wapres JK menegaskan, posisi Indonesia di SIDS adalah kakak yang sudah maju. “Di SIDS itu posisi kita sebagai Negara maju, jadi kita harus membantu saudara-saudara kita itu,” tegas JK.

SIDS adalah negara-negara kepulauan yang memiliki persamaan tantangan perkembangan yang sama. SIDS pertama kali diakui sebagai kelompok negara berkembang tersendiri pada United Nations Conference on Environment and Development bulan Juni 1992. Barbados Programme of Action dikeluarkan pada tahun 1994 untuk membantu SIDS dalam usaha perkembangan mereka. 

United Nations Department of Economic and Social Affairs mendaftarkan 52 negara dalam SIDS, termasuk Singapura, Papua Nugisi, Fiji, Nauru, Palau, Kuba, Haiti, Jamaika, Dominika, Samoa, Kepulauan Salomon, dan Timor Leste.

Mereka dibagi menjadi tiga wilayah geografis: Karibia; Pasifik; dan Afrika, Samudra Hindia, Mediterania, dan Laut China Selatan (AIMS). Masing-masing wilayah ini memiliki badan kerjasama regional: Caribbean Community, Pacific Islands Forum, dan Indian Ocean Commission. Selain itu, mayoritas negara-negara SIDS adalah anggota Aliansi Negara Kepulauan Kecil (Alliance of Small Island States), yang melakukan tugas lobi dan negosiasi bagi SIDS di dalam sistem PBB.

Beberapa kepala negara anggota SIDS melakukan pertemuan khusus, bilateral, dengan Wapres JK di sela Sidang Umum Ke-74 PBB ini.(*)