OPINI

Habibie, Pancasila, dan Kebebasan Pers

Putra Alwi Abdul Jalil Habibie itu tak henti-hentinya menganjurkan pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Habibie, Pancasila, dan Kebebasan Pers
DOK
Anwar Arifin AndiPate, Ketua Asosiasi Profesor Indonesia

Oleh: Anwar Arifin AndiPate
Ketua Asosiasi Profesor Indonesia

Prof Dr Ir Bacharuddin Jusuf Habibie wafat pada Rabu, 11 September 2019 di Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta, 12 September 2019. Almarhum yang dilahirkan 25 Juni 1936 di Parepare (Sulsel) merupakan putra Sulsel yang mencapai puncak tertinggi dalam kedudukannya sebagai Presiden ke-3 RI (1998-1999). Almarhum juga pernah menjadi Wakil Presiden RI (1997-1998) dan menjadi Menteri Ristek pada masa Orde Baru.

Habibie tersenyum senang, ketika hal itu saya sampaikan kepadanya dalam pertemuan santai di Ruangan Perpustakaan pribadinya yang luas (sekitar 7x20 meter), asri dan rapi dikediamannya Patra Kuningan Jakarta. Saat itu merupakan pertemuan terakhir saya selaku Sekertaris Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai Golkar dengan BJ Habibie selaku Ketua Wanhor Golkar (Juli 2018). Beliau juga menyatakan bahwa buku-buku yang saya berikan, telah dibacanya.

SDM

Sejak ia direkrut oleh Presiden Soeharto (1977), putra Alwi Abdul Jalil Habibie itu tak henti-hentinya menganjurkan pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), agar bisa menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah. Tanpa modal manusia seperti itu Indonesia akan ketinggalan dari negara-negara lain di Asia yang sejak pasca-Perang Dunia II memprioritaskan peningkatan kualitas manusianya sebagai modal untuk maju, seperti Jepang dan Korea Selatan, yang disusul Singapura.

Negara-negara itu kini telah tampil sebagai negara industri maju yang tinggi pendapatan perkapitanya pertahun.

Anjuran tersebut dicontohkannya selaku ilmuwan genius berkelas dunia, terutama dalam bidang teknologi penerbangan. Teori-teori ciptaaanya, menghasilkan royalty yang membuatnya ia sekeluarga sejahtera dan pensiun sebagai dermawan. Habibie memberi beasiswa kepada ratusan ‘orang muda’ yang mau mengembangkan ilmunya di dalam dan diluar negeri.

Ketika beliau menjadi Presiden RI, Habibie ‘dikritik’ sebagai pemerintah SDM (semua dari Makassar). Itu karena banyak orang Makassar dalam pemerintahannya, seperti anggota kabinet: Tanri Abeng, M Junus Yosfiah, AM Galib, dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) AA Barmuli. Selain itu berperan juga beberapa ‘anak Makassar’ seperti Dr Rias Rasyid, Dr A Alifian Mallarangeng, Dr Marwah Daud, A Makmur Makka, dan Andi Mattalatta MH.

Reaktualisasi Pencasila

Ketika Ketua MPR Taufik Kiemas mempertemukan Presiden SBY dengan mantan presiden, dalam satu forum di Jakarta, 1 Juni 2011, Habibie dan Megawati hadir. Hal itu merupakan upaya memperkuat negara dengan melakukan revitalisasi dan aktualisasi Pancasila, agar negara memiliki ideologi yang tangguh dalam menghadapi globalisasi yang sarat ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Habibie (1998-1999) menyatakan pentingnya revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang.

Hal tersebut menurut BJ Habibie, sangat diperlukan karena sejak tahun 1998 Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Beliau berkata, “Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan, maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersendat dilorong yang sunyi, justru ditengah denyut kehidupan bangsa Indonesia, yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik”.

Halaman
12
Editor: syakin
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved