Waspada! KPK RI Turun Tangan Awasi Pajak di Makassar

Waspada! KPK RI Turun Tangan Awasi Pajak di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) turun tangan untuk mengawasi pajak di Kota Makassar.

Mereka bahkan membagikan alat perekam transaksi di berbagai usaha perhotelan dan rumah makan.

Alat rekam online ini untuk usaha sebagai monitoring keluar masuknya transaksi yang akan terkoneksi langsung ke Bapenda maupun KPK.

"Kita tak ada penggelapan pajak dalam pajak hotel dan rumah makan," kata Penanggung Jawab Koordinasi Wilayah Sulsel Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kopsurgah KPK) Republik Indonesia Wilayah VIII , Dwi Aprilia Linda.

Baca: VIDEO: Begini Cara Cuci dan Perawatan Mobil ala Auto Clean Pettarani

Baca: Wali Kota Parepare Tetap Konsisten Bangun Museum BJ Habibie

Baca: Ini Alasan Masyarakat Wajib Hadir di Amphuri Islamic Travel Expo 2019

Dalam sepekan ini, kepala daerah nampak sibuk infeksi mendadak (sidak) untuk menjalankan rekomendasi dari lembaga antirasuah ini.

Bahkan, Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb sudah menemani tim Kopsurgah KPK selama satu pekan ini.

Terakhir, dia menempel sendiri stiker KPK di Four Points By Sheraton Hotel.

Selain ada juga di, Hotel Grand Asia, Cafe Starbuck dan Mc Donald Mall Ratu Indah, Ayam Goreng Sulawesi Cabang Pattimura sebagai cikal bakal pelaporan pajak lebih akurat.

"Semua transaksi akan real datanya masuk dan tidak ada celah untuk lolos lagi," kata Iqbal Suhaeb, Sabtu (14/9/2019).

Bagi pelaku usaha yang mangkir tanpa alasan jelas, terancam hukuman 6 tahun penjara.

"Ini semua sudah ada tandanya ya. Jangan main - main soal alat deteksi ini. Hukuman 6 tahun penjara menanti jika ke depan ditemukan pelanggaran. Upaya ini dilakukan untuk membantu pemerintah kota agar dapat memungut pajak yang seharusnya memang ada," kata Ketua Korsupgah KPK RI Wilayah VIII, Adliansyah Malik Nasution.

Satpol PP Makassar turunkan 295 personil Bantu Optimalisasi Pajak Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kota Makassar menurunkan 295 personil untuk membantu optimalisasi pajak daerah.

Kepala Satpol PP Makassar, Imam Hud mengatakan, setiap hari personil turun ke wajib pungut pajak.

"Kalau kita dapati beberapa hal yang membuat pemasangan alat ini belum efektif keseluruhan," katanya.

Beberapa masalah itu yakni: Belum ada tim tehnisi yg bisa merespon gangguan atau kerusakan alat paling lambat 24 jam, pengetahuan para Wajib Pungut Pajak terkait penggunaan alat, dan pentingnya regulasi pendukung yang mewajibkan pengadaan dan penggunaan alat kepada seluruh usaha.

"Ini wajib sebagai syarat dalam pengurusan perizinan usahanya," kata Sekretaris Satpol PP Makassar, Iqbal Asnan menambahkan. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

Baca: VIDEO: Simak Keseruan Opening Ceremony AITE 2019, Ada Tarian Empat Etnis Hingga Nasyid

Baca: DP, None, Nyanyang, Ismak, Fadli, Sadap, Aman, Bashar, Kembalikan Formulir Hari ini

Baca: Saldo Nasabah BRI Hilang Begitu Saja, Ini Kata Pihak Bank, Dugaan Skimming?

Baca: Hoaks BJ Habibie Donorkan Mata untuk Thareq Kemal Habibie, Ilham Akbar Habibie Ungkap Faktanya

Baca: Akhir Pekan, Wajo Diperkirakan Cerah, Malamnya Berawan, Tidak Berpotensi Hujan

Sosok Menantu BJ Habibie Istri Thareq Kemal Habibie Bukan Orang Sembarangan,Ternyata ini Profesinya

Kabar Buruk Penyanyi Lawas Nia Daniati, Dorce Gamalama Sebut karena Kualat, Cerita Sebenarnya?

Kelanjutan Kisah KKN di Desa Penari yang Viral, Benarkah Roh Bima dan Ayu Masih Ditahan sang Penari?

Follow akun instagram Tribun Timur: