Disanksi Kemendagri, Disdukcapil Takalar ‘Tutup’ Layanan

Penonaktifan layanan kependudukan tersebut adalah sanksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap mutasi yang semrawut.

Disanksi Kemendagri, Disdukcapil Takalar ‘Tutup’ Layanan
TRIBUN TIMUR/ARI MARYADI
Bupati Takalar Syamsari Kitta ketika mengambil sumpah jabatan ASN Takalar beberapa waktu lalu. 

TRIBUNTAKALAR.COM - Sudah sepekan layanan administrasi kependudukan kabupaten takalar tak beroperasi.

Terhitung dari 27 Agustus hingga 3 September 2019.

Selama itu pula warga kabupaten takalar tak bisa mengurus berbagai dokumen kependudukan.

Mulai dari e-KTP, KIA, kartu keluarga, Akta Kelahiran, ataupun Akta Kematian.

"Iya masih (dinonaktifkan)," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Takalar Wahab Muji kepada Tribun, Selasa (3/9/2019).

Penonaktifan layanan kependudukan tersebut adalah sanksi dari Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) terhadap mutasi yang semrawut.

Baca: Ironis, Bukan Daerah Terpencil Tapi Jenazah Warga di Takalar Ditandu Pakai Sarung 5 Kilometer

Baca: Gara-gara Postingan Facebook, Remaja Gowa Berurusan Polisi

Bupati Takalar Syamsari Kitta dinilai menyalahi wewenang karena mengganti pejabat Kadis Dukcapil tanpa persetujuan dari Mendagri.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan, layanan adminduk tersebut tak akan diaktifkan hingga Bupati Takalar patuh pada undang-undang.

"Sampai bupati menaati undang-undang adminduk," katanya via Whatsapp.

Zudan menilai, produk layanan adminduk Takalar cacat hukum selama pejabat lama Kadis Dukcapil belum dikembalikan, yakni Farida.

Halaman
123
Penulis: Ari Maryadi
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved