NU Makassar: Kenaikan Iuran BPJS Bukan yang Ditunggu Masyarakat di Periode Kedua Jokowi
Menurut Uso sapaannya, masyarakat menunggu perbaikan pelayanan khususnya masalah kesehatan.
Penulis: Abdul Azis | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekretaris Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Makassar Usman Sofyan, menyatakan, kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bukan solusi yang ditunggu masyarakat di periode kedua pemerintahan Joko Widodo.
Menurut Uso sapaannya, masyarakat menunggu perbaikan pelayanan khususnya masalah kesehatan.
Baca: Isu Kenaikan Iuran BPJSKes Bikin Resah, Kunjungan ke Kantor Cabang Makassar Bertambah
Baca: Kantor BPJS Kesehatan Cabang Makassar Didemo
Baca: DPR RI Tolak Iuran Kelas III Naik, Kelas I dan II? Ini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Mulai 2020
"Bagaimana selama ini masih sering kita dapatkan, masyarakat peserta BPJS kesehatan yang mengeluh akibat pelayanan yang kurang bagus dari rumah sakit mitra kerja yang menyiapkan fasilitas pelayanan BPJS," tegas Uso kepada Tribun, Selasa (3/9/2019).
Bahkan Ketua Bidang Organisasi dan Pengembangan SDM Dewan Masjid Indonesia (DMI) Makassar itu mengatakan, masyarakat juga masih bertanya-tanya ke pemerintah angka defisit yang kurang 32,8 triliun itu dari mana.
"Apa pemerintah berani memperlihatkan angka-angka berapa persen masyarakat peserta BPJS Kesehatan yang selama ini aktif membayar iuran kepesertaan setiap bulan, namun tidak pernah melakukan klaim atau menanfaatkannya?," kata Uso.
Baca: Tangkal Paham Radikal, Nahdlatul Ulama Safari Ramadan di Gowa
Baca: Taruna SMK Pelayaran Lintas Nusantara Barru Ikuti Diklat DP Ranting di Politeknik Barombong
"Karena faktanya, banyak peserta BPJS kesehatan yang terkadang menggunakan pelayanan umum akibat lambannya ketika menggunakan BPJS," Uso menambahkan.
Karena itu, kata Uso, jika pemerintahan Jokowi ngotot untuk menaikkan BPJS Kesehatan awal tahun 2020, artinya Jokowi tidak komitmen dengan janji-janjinya untuk memberikan yang terbaik ke masyarakat.
"Apalagi soal kesehatan itu hak mendasar masyarakat. Belum lagi kita bicara tentang kebenaran atau validitas data klaim selana ini," ujarnya.
DPR RI Tolak Iuran Kelas III Naik, Kelas I dan II? Ini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Mulai 2020
Resmi! Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020.
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan ini berlaku bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kelas I dan II.
Sementara untuk Kelas III ditolak Komisi IX dan XI DPR RI.
Dikutip dari Kompas.com, kenaikan itu sendiri untuk menutup defisit BPJS Kesehatan yang makin membesar.
KABAR GEMBIRA bagi Peserta BPJS Kesehatan, DPR RI Tolak Kenaikan Iuran Usulan Menteri Sri Mulyani
Lowongan Kerja BUMN PT Industri Kereta Api Butuh Karyawan Segera, Cek Syarat & Link Daftar di Sini!
Polisi Beberkan Dugaan Penyebab Kecelakaan Maut di Tol Cipularang Km 91-100 hingga Renggut 9 Nyawa
Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyebut, bila iuran tidak di naikan, maka defisit BPJS Kesehatan akan tembus Rp 77,9 triliun pada 2024.
"Kalau kita tidak melakukan upaya-upaya policy mix artinya meningkatkan iuran kemudian kaitannya dengan bauran kebijakan maka akan terjadi defisit ini semakin lebar," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI dan IX DPR, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Dia menyebutkan potensi pembengkakan defisit BPJS Kesehatan mulai Rp 39,5 triliun pada 2020, Rp 50,1 triliun pada 2021, Rp 58,6 triliun pada 2022, Rp 67,3 triliun pada 2023 dan Rp 77,9 triliun pada 2024.
Dia mengatakan, dengan perubahan iuran premi, maka maka persoalan defisit anggaran bisa diselesaikan secara terstruktur.
Saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan saat ini mencapai 223,3 juta jiwa. Sebanyak 82,9 juta di antaranya merupakan peserta non penerima bantuan iuran (PBI).
Peserta non PBI terdiri dari Peserta Penerima Upah (PPU) Pemerintah 17,5 juta jiwa, PPU Badan Usaha 34,1 juta jiwa, Perserta Bukan Penerima Upah (PBPU) 32,5 juta jiwa dan Bukan Pekerja (BP) 5,1 juta jiwa.
Peserta non PBI yang terbanyak yakni PPU Badan Usaha alias karyawan. Saat ini iuran BPJS Kesehatan karyawan sebesar 5 persen dari gaji pokok. Rinciannya 4 persen dibayar oleh perusahaan dan 1 persen oleh karyawan.
Berikut iuran BPJS Kesehatan yang harus dibayar oleh masyarakat Indonesia peserta JKN mulai 1 Januari 2020:
Kelas I Rp 160.000 per bulan
Kelas II Rp 110.000 per bulan
Kelas III Rp 25.500 per bulan
KABAR GEMBIRA bagi Peserta BPJS Kesehatan, DPR RI Tolak Kenaikan Iuran Usulan Menteri Sri Mulyani
Lowongan Kerja BUMN PT Industri Kereta Api Butuh Karyawan Segera, Cek Syarat & Link Daftar di Sini!
Polisi Beberkan Dugaan Penyebab Kecelakaan Maut di Tol Cipularang Km 91-100 hingga Renggut 9 Nyawa
Warisan Buruk Jokowi
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dipastikan akan menjadi warisan periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo akan dicatat publik.
Rencana pemerintah menaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan disambut dingin DPR.
Presiden Joko Widodo diingatkan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan menjadi warisan buruk di akhir periode pertamanya.
"Saya kira dari pembantu Presiden ini harus ada cara lain mengatasi ini ya," ujar Anggota Komisi XI DPR Didi Irawadi saat rapat kerja dengan pemerintah, Jakarta, Senin (2/9/2019).
"Jangan sampai kanaikan yang tidak populer ini dan membebani rakyat bawah. Ini akan menjadi legacy Pak Jokowi di era periode pertama," sambung dia.
Anggota Komisi XI dari Fraksi PPP Elviana juga menolak usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dari pemerintah.
Ia heran mengapa pemerintah justru mengejar rakyat atas masalah defisit BPJS Kesehatan.
Rakyat kata dia sudah terbebani berbagai harga kebutuhan sehari-hari mulai dari listrik hingga BBM.
Menurut dia, pemerintah harusnya malu mengajukan skema usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan .
"Atas nama fraksi tolong sampaikan ke Menteri Keuangan, malu ini skemanya ibu Menteri Keuangan ini. Enak saja nulis rakyat yang dulu iuran Rp 25.000 naik Rp 42.000," kata dia.
"Mau ditombok dengan apa ya enggak mungkin Pak Jokowi enggak bisa karena hanya segitu (Rp 32,8 triliun).
Untuk mindahkan ibu kota saja mampu kok, yang enggak penting-penting amat menurut saya," sambungnya.(*)
KABAR GEMBIRA bagi Peserta BPJS Kesehatan, DPR RI Tolak Kenaikan Iuran Usulan Menteri Sri Mulyani
Lowongan Kerja BUMN PT Industri Kereta Api Butuh Karyawan Segera, Cek Syarat & Link Daftar di Sini!
Polisi Beberkan Dugaan Penyebab Kecelakaan Maut di Tol Cipularang Km 91-100 hingga Renggut 9 Nyawa
Follow akun instagram Tribun Timur:
Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Mulai 2020", https://money.kompas.com/read/2019/09/03/140500126/ini-besaran-iuran-bpjs-kesehatan-mulai-2020?page=all.
Penulis : Yoga Sukmana
Editor : Erlangga Djumena
