OPINI - Politisasi Kapitalisasi vs Idealisasi Akademik

Oleh:
DR Abustan
Praktisi Hukum - Mantan anggota DPRD Sulsel

Judul di atas saya ambil dari sebuah percakapan Whatsapp (WA) ‘Political School’ yang memberi respon dan/atau analisis kritis terhadap perguruan tinggi yang gemar menjual gelar akademik kepada para pejabat, lalu pejabat dengan mudahnya menyandang status Professor (Guru Besar) dan DR (Honoris Causa) kepada para politisi (pejabat).

Diskusi di group whatshapp ini langsung menarik perhatian saya karena sedikit banyaknya ‘nyambung’ dengan suasana perayaan peringatan hari kemerdekaan ke-74 RI yang mengambil tema: SDM Unggul, Indonesia Maju.

Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi, jika keunggulan itu diperoleh dengan cara tidak melalui proses yang matang (serius), tetapi dengan cara sumir dan prematur.

Apakah justru tidak membuat kualitas SDM mengalami degradasi?

Padahal, Presiden Joko Widodo acap kali menegaskan pentingnya meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan.

Baca: Sepekan Pasca Tower Roboh, Begini Aktivitas di SDN 240 Baddo-Baddo Maros

Penegasan Presiden tersebut di atas, seharusnya patut diapresiasi dan perlu menjadi komitmen bersama.

Komitmen yang harus disertai pula dengan kesadaran bahwa pendidikan merupakan langkah konkrit/upaya nyata dalam mempersiapkan sumberdaya manusia berkualitas melalui level pendidikan.

Akan tetapi, dengan munculnya pemberitaan yang banyak beredar di ruang publik bahwa Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dikukuhkan sebagai professor kehormatan di salah satu universitas.

Demikian halnya pula Menteri Hukum & HAM Yasonna Laoly juga dikukuhkan sebagai guru besar di salah satu perguruan tinggi.

Apalagi, situasi di sektor pendidikan tinggi sekarang masih saja kurang mengembirakan.

Dalam daftar peringkat universitas terbaik dunia 2019 yang dikeluarkan Times Higher Education, tidak ada satupun perguruan tinggi di Indonesia yang menembus posisi 500 besar.

Selain itu, hanya Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung yang masuk dalam daftar 1.000 besar universitas dengan riset berkualitas.

Fakta tersebut memaparkan risiko bagi Indonesia yang dengan perkembangan kapital dan pasar yang ada.

Baca: Luwu Utara Terima SK Peta Perubahan Kawasan Hutan

Karena itu, berbagai perbincangan terhadap dunia pendidikan kita yang menyurus kepolitisasi kapitalisasi, sepertinya masih saja menyiratkan petir ancaman bagi eksistensi perguruan tinggi itu sendiri.