UPDATE Kasus Pembatalan Status CPNS Dokter Romi karena Difabel, BKN Gelar Rakor hingga Respon Istana

UPDATE Kasus Pembatalan Status CPNS Dokter Romi karena Difabel, BKN Gelar Rakor hingga Respon Istana

UPDATE Kasus Pembatalan Status CPNS Dokter Romi karena Difabel, BKN Gelar Rakor hingga Respon Istana
Tangkapan Layar Berita Satu
UPDATE Kasus Pembatalan Status CPNS Dokter Romi karena Difabel, BKN Gelar Rakor hingga Respon Istana 

TRIBUN-TIMUR.COM-UPDATE kasus pembatalan status CPNS Dokter Gigi Romi karena Difabel, BKN gelar rapat koordinasi hingga Istana siap Bantu.

Badan Kepegawaian Negara (BKN)  mengadakan rapat kordinasi tindak lanjut penyelesaian masalah pembatalan status CPNS dokter gigi Kabupaten Solok Selatan di ruang rapat KemenkoPMK pada hari Senin(29/7/19).

Dalam rapat tersebut, turut hadir sejumlah perwakilan seperti dari Kementerian Kordinasi Pembinaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kantor Staf Presiden (KSP).

Rapat ini digelar dengan tujuan untuk menemukan penyelesaian sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Baca: Bukan Diskriminasi Difabel, BKN Ungkap Catatan Dokter yang Jadi Alasan Status CPNS Dokter Romi Batal

Baca: Akhirnya Pihak Istana Beri Respon soal Kasus Dokter Romi yang Dianulir Jadi CPNS karena Difabel

Baca: MenpanRB dan BKN Gelar Rakor Penerimaan CPNS 2019 dan PPPK 2019, Kapan Pendaftaran Dibuka?

Dikutip dari laman bkn.go.id, Deputi Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Otok Kuswandaru sebagai perwakilan BKN menyatakan, saat ini BKN sedang melakukan proses analisis pengawasan apakah keputusan Bupati Solok telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami berupaya mengkaji pertimbangan-pertimbangan tindak lanjut permasalahan ini dan mencari solusi terbaik yang tidak merugikan banyak pihak,” ungkapnya.

Akhirnya Pihak Istana Beri Respon soal Kasus Dokter Romi yang Dianulir Jadi PNS karena Difabel
Akhirnya Pihak Istana Beri Respon soal Kasus Dokter Romi yang Dianulir Jadi PNS karena Difabel (LBH Padang)
Deputi Wasdal juga menyatakan BKN akan berupaya mengkaji undang-undang terkait yang berkaitan dengan manajemen ASN terutama mengenai formasi disabilitas.
Peraturan Kemenpan mengenai disabilitas menjadi salah satu acuan untuk pencarian solusi masalah yang sedang dihadapi ini.

Hadir pula Kepala Biro Kepegawaian Kemenkes yang menjelaskan mengenai syarat formasi dokter gigi.

Kemenkes berupaya mengambil kebijakan yang adil bagi CPNS dokter gigi sesuai persyaratan yang diminta saat pendaftaran CPNS.

Perwakilan KSP menyarankan seluruh pihak terkait untuk melakukan pengecekan apakah seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan CPNS Kabupaten Solok telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur.

Hal ini dilakukan guna mencegah adanya diskriminasi pada kaum disabilitas. Ke depan, akan diadakan rapat lanjutan untuk pengambilan keputusan akan masalah ini.

Halaman
1234
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved