Guru Besar Hukum UMI dan Doktor Unhas Jadi “Hakim” DKPP, Ini Tugasnya

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI akan mengukuhkan 204 Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode tahun 2019-2020.

Guru Besar Hukum UMI dan Doktor Unhas Jadi “Hakim” DKPP, Ini Tugasnya
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Sejumlah akademisi dari berbagai universitas dan perguruan tinggi di Makassar, Sulawesi Selatan, tergabung dalam forum dosen menggelar diskusi di kantor tribun timur jalan cendrawasih Makassar, rabu (30/1/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI akan mengukuhkan 204 Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode tahun 2019-2020.

Tim Pemeriksa Daerah (TPD) berasal dari dari 34 provinsi se-Indonesia.

Pengukuhan dilaksanakan di Hotel Sari Pasific, Jl MH Thamrin No 6, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4/2019). 

Guru Besar Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Prof Ma’ruf Hafidz SH MH.

Dan Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin, Dr Andi Samsu Alam Msi menjadi anggota TPD di Sulawesi Selatan.

Prof Ma'ruf juga adalah anggota forum dosen Tribun Timur. 

Pengukuhan oleh Ketua DKPP, Harjono.

Kepala Biro Administrasi DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno menjelaskan pembentukan TPD adalah ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dijelaskan dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah di setiap provinsi bersifat ad hoc.

“DKPP telah menyusun Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah. Peraturan inilah yang menjadi payung hukum pembentukan TPD selain Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017,” Bernad.

Halaman
123
Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Munawwarah Ahmad
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved