OPINI - Pembangunan dan Keadilan Sosial

Oleh;
Amir Muhiddin
Dosen Fisip Unismuh Makassar
Sekretaris Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Sul-Sel

Pengurus Wilayah Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Sulsel, Jumat (8/3/19), menyelenggarakan rapat kerja wilayah Tahun 2019 di Hotel Ramedo Makassar.

Raker tersebut disamping membahas program kerja juga melakukan diskusi seputar isu-isu kependudukan dan Keluarga Berencana yang dianggap berpengaruh secara signifikan, baik dari aspek kelembagaan maupun program.

Salah satu isu besar dalam diskusi tersebut adalah Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) yang menakup empat pilar, yakni Pembangunan manusia, Pembangunan ekonomi, Pembangunan lingkungan hidup, dan Governance.

Acara ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan dan diikuti oleh pengurus dan anggota KK-Sulsel, dan unsur pimpinan BKKBN Sul-Sel.

Tampil sebagai narasumber Prof. Dr Tahir Kasnawi sebagai ketua Wilayah KK Sul-Sel dan Dr Paulus Uppun sebagai sebagai Research Centre For Population and Human Resources Hasanuddin University.

Baca: Masih Ada 11 Desa di Wajo Berkantor di Kolong Rumah Warga

Pembangunan dan Keadilan
Pembangunan berkelanjutan diangkat sebagai thema besar karena ada fenomena bahwa telah terjadi ekploitasi besar-besaran oleh manusia terhadap alam, melampaui ambang batas sehingga menjadi rusak dan memberi ancaman hidup, bukan saja manusia, bahkan termasuk tumbuhan dan binatang sekalipun, kalau ini dibiarkan terus menerus bukan saja akan mengancam kehidupan umat manusia saat ini, akan tetapi lebih-lebih mengancam kehidupan generasi mendatang.

Prof Tahir Kasnawi yang tampil pertama dalam diskusi tersebut memberi batasan “Pembangunan Berkelanjutan” sebagai pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini, tanpa mengabaikan kepentingan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Selanjutnya dikemukakan bahwa Kerangka Konseptual Pembangunan Berkelanjutan mencakup, Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan, Pembangunan Sosial yang berkelanjutan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

Kerangka konseptual ini relevan dengan ekspektasi Sustainable Development Goals (SDGs) yang disepakati oleh193 negara dalam sidang umum PBB di New York AS, 25 September 2015.

Baca: 11.000 Lowongan Kerja Kementerian BUMN, PT Pertamina Terima 313 Orang, Daftar Segera, Batas 17 Maret

Ada beberapa ciri pembangunan ekonomi berkelanjutan menurut Prof Tahir, antara lain.

Pertama adalah Green Economy/Technol yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi bukan saja berorientasi pada keuntungan finansial, akan tetapi juga memikirkan kelestarian lingkungan hidup agar dapat dinikmati oleh masyarakat dan jaminan kehidupan bagi generasi mendatang.

Ciri yang kedua adalah Pertumbuhan ekonomi berkeadilan yang Pro Job dan Pro Manpower.

Menurut penulis ini penting sebab ada fenomena bahwa pembangunan ekonomi cenderung mengejar pertumbuhan yang padat modal dan padat teknologi dan hanya menggunakan tenaga kerja yang terdidik dan terampil, padahal tenaga kerja kita yang tidak terdidik melimpah ruah, terutama di desa-desa dan kaum urban yang selama ini banyak menganggur di perkotaan.

Dengan begitu mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan saja mengabaikan pemerataan, akan tetapi juga abai pada keadilan ekonomi untuk semua lapisan masyarakat dan khusus di Indonesia sangat bertentangan dengan konstitusi terutama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca: Motif Narkoba di Gowa, Isap Sabu Demi Jaga Stamina Kerja