Bupati Gowa : Ada Kesalahan Dalam Pelaksanaan Sistem BPJS

Laporan Wartawan Tribun Timur Ari Maryadi

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA - Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menilai ada kesalahan dalam pelaksanaan sistem Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Karena itu, Pemkab Gowa sempat menolak ikut sistem BPJS Kesehatan 2016 lalu.

"Saya merasa begitu banyak kesalahan-kesalahan dalam BPJS ini. Semangat BPJS ini adalah konsep gotong royong, orang kaya mampu membiayai orang miskin, tetapi begitu realitas di lapangan saya melihatnya kok itu agak beda makanya saya ajukan gugatan di MK," kata Adnan.

Diketahui, pada tahun 2016 Pemkab Gowa melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI, tapi gugatan tersebut ditolak. Sehingga pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Gowa Kembali melakukan Intergrasi BPJS lagi.

Baca: Tim Prabowo-Sandi Target 75% Suara di Luwu Utara

Baca: Penyakit Ustadz Arifin Ilham hingga Dirawat di RSCM, Anies Baswedan dan Kapolri Membesuk

Baca: Gubernur Anies Baswedan Dukung Prabowo Diperiksa Bawaslu, Bagaimana Gubernur Sulsel Dukung Jokowi?

Baca: 3 Sumur Uang Vanessa Angel Sebelum Tertangkap Polisi Main di Hotel Disewa via Prostitusi Online

Baca: Lowongan Kerja BUMN Bulog Butuh Karyawan SMK dan S1, Batas Akhir 13 Januari, Daftar Online di Sini!

"Memang sudah saya katakan jika gugatan saya ditolak sama MK maka otomatis pemerintah harus ikut dalam BPJS karena pemerintahan itu sifatnya linier dari atas sampai dengan bawah harus ikut," ujarnya.

Tak hanya itu saja, dia juga menjelaskan, sebelum pemerintah Kabupaten Gowa berintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Pemkab Gowa punya program kesehatan yang diperuntukkan untuk masyarakat Gowa yakni Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

"Jamkesda ini mencover semua masyarakat Gowa baik yang kaya atau miskin asalkan mau dilayani dengan perawatan kelas 3 maka akan kami cover semua, tidak harus melewati banyak prosedur, cukup dengan hanya memperlihatkan KK dan KTP saja masyarakat sudah bisa dilayani, dan ini semuanya kami gratiskan," ungkap lulusan Magister Hukum ini.

Lebih lanjut, dirinya juga mengatakan konsep bpjs sebenarnya sangat bagus dan perlu diapresiasi. Menurutnya, orang mampu membiayai orang miskin, tetapi implementasi yang dirasakan dan sesuai hitungan terdapat kekeliruan, bukannya orang kaya yang membiayaai orang miskin tetapi orang miskinlah yang membiayai orang kaya.

"Olehnya itu, harusnya ada perbaikan sistem, jangan mengeluarkan aturan dan kebijakan secara langsung, harusnya lihat dulu persoalan yang ada di lapangan, baru dikeluarkan kebijakan dan aturan tersebut, karena jika aturan tersebut dikeluarkan tanpa melihat persoalan dibawah, maka kami yang menjadi korban," kata Adnan.

"Masyarakat itu tidak pernah mau mengetahui mana program pemerintah Kabupaten, pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat, ketika mereka tidak mendapatkan payanan maksimal maka yang mendapatkan komplainnya, bukan pemerintah prov dan pusat, pasti pihak kami," tutur bupati termuda di Timur Indonesia ini.

Ia juga memberikan saran kepada pemerintah pusat, kiranya sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut, pemerintah pusat harusnya terlebih dahulu tahu apa yang jadi persoalan di bawah, agar masyarakat juga tidak bingung ketika ada kebijakan kebijakan seperti ini.

Baca: Bandingkan Foto-foto Mulan Jameela & Maia Estianty Berhijab saat Ibadah Umrah, Pilih Mana?

Baca: Berikut Agenda Bupati Lutra Hari ini, Salah Satunya Hadiri Acara Majelis Taklim

Subscribe untuk Lebih dekat dengan tribun-timur.com di Youtube:

Jangan lupa follow akun instagram tribun-timur.com