Sekretaris DPD Kesthuri Berharap Biometrik Bisa Dilakukan Secara Online

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -  Permusyawaratan antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) yang merupakan gabungan beberapa asosiasi travel umrah dengan tegas menolak proses biometrik bagi calon jamaah umrah.

Penolakan tersebut disampaikan setelah perekaman biometrik yang dipercayakan kepada VHS Tasheel selaku pihak ketiga oleh Kedutaan Besar Arab Saudi (KBAS) resmi berlaku pada Senin (17/12/2018).

Baca: Pendirian Kampung Inggris di Sidrap Terus Digodok, Butuh Dukungan Semua Pihak

Baca: Kasus Mangrove yang Menyeret Kades Sendana Majene Dilimpahkan ke Penuntut Umum

Baca: Irjen Umar dan Mayjen Surawahadi Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengawalan Jokowi-JK di TSM Makassar

Baca: Bupati Luwu Timur Ajak Kepala SMP Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Baca: Pagi Hingga Siang Luwu Diprediksi Akan Diguyur Hujan Lokal

Baca: Operasi Lilin di Sidrap Libatkan 400 Personil Gabungan

Baca: Siang ini, Bupati Jeneponto Terima Kunjungan Bupati Kutai Kartanegara

Baca: Prediksi Cuaca BMKG, Pagi Ini Selayar Hujan Ringan

Baca: Sekretaris DPD Amphuri: Boikot FVS Tasheel

Baca: Direkrut Eksekutif CRC: Jokowi-Prabowo Bersaing Ketat di Sulsel

Namun demikian, Direktur PT Siti Namira Wisata, Yusdi Gani melihat protes yang dilakukan beberapa travel dan asosiasi travel di Indonesia tidak akan menyelesaikan masalah.

"Menurut saya protes dan demo tidak akan menyelesaikan masalah, karena VHS adalah masalah ke imigrasian, keamanan negara, ketertiban dari pendatang dan lainnya," kata Yusdi Gani, Jumat (21/12/2018).

Yusdi yang juga Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kesatuan Pengusaha Umroh dan Haji Indonesia (Kesthuri) menambahkan sistem biometrik sudah diterapkan dibeberapa negara.

Ia pun menyarankan bahwa sebaiknya yang diusulkan adalah proses biometrik bisa menggunalan aplikasi teknologi komunikasi, dimana rekam sidik jari dan mata jarak jauh, online, bisa oleh PPIU (menggunakan pass code tertentu).

Baca: Detik-detik Najwa Shihab Kaget Wawancara Jenderal Polisi Tito Bicara Soal Pengaturan Skor, Cek Video

Baca: Survei CRC: Jokowi-Prabowo Bersaing Ketat di Sulsel, NA: Kami Belum Bergerak!

Baca: Komisioner Petahana KPU Parepare dan Pinrang Terpental

Baca: Bandingkan Pekerjaan Sisca Icun Sulastri dengan Pembunuhnya, Beda Jauh, Pantas Bisa Bayar Gigolo

Baca: Cerita Warga di Wajo yang Rasakan Efek Gempa Sidrap Dini Hari Tadi

"Kirim foto, video call, film di smartphone saja bisa. Entah jika ada data yang dianggap confidential, secret sehingga harus direct ke yang berwenang," kata Yusdi kepada Tribun Timur.

"Perlu ide kreatif untuk mengatasi masalah VFS, kita cari solusi dan diusulkan bagamana agar jamaah di daerah tidak perlu berbondong-bondong ke kota, mungkin di Kantor Pos atau Pemda setempat," lanjut Yusdi.(*)

Silakan Subscribe Akun Resmi Youtube Tribun Timur untuk news video terkini: