Efek KLaim Lahan Telkom dan Claro; Mafia Hukum dan Investor Takut ke Makassar

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Klaim hak milik lahan di kawasan perkantoran PT Telkom dan Hotel Claro di Jl AP Pettarani,  Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dinilai jadi salah satu bukti bahwa tidak adanya kepastian hukum terhadap para investor.

Hal itu disampaikan salah satu Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof Dr A Pangeran Moenta kepada Tribun, Rabu (21/11/2018).

Menurut guru besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara ini jika persoalan ini dibiarkan maka otomatis akan mempengaruhi pertubuhan ekonomi di Makassar.

Jika  dibiarkan, maka juga sekaligus membuka peluang mafia hukum agraria dan pengusaha hitam bermain. 

Sebab ketidakpastian ini bakal membuat para pengusaha takut dan mengurungkan niatnya untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Sulsel khusunya di Makassar.

Kata Pangeran pengusaha ketika ingin menanamkan modalnya disuatu tempat yang paling utama adalah keamanan dan infrastruktur.

"Kepastian hukum harus ada jaminan. Jadi kalau selalu berubah. Sangat mempengaruhi pertumbuhah ekonomi sulsel. Karena mereka investor tentu ragu ragu akan menanamkan sahamnya sulsel," sebutnya.

Pangeran mengatakan untuk mengatasi persoalan ini dibutuhkan ketegasan dari pihak pemerintah ataupun institusi penegak hukum khususnya di Pengadilan dalam mengambil keputusan.

Penegak hukum, seperti hakim, tidak boleh melakukan jual beli hukum . Karena kepastian hukum merupakan instrumen utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

"Intinya harus profesional jangan ada masuk angin. Kalau tiada kepastian hukum, akan membuat iklim usaha tidak sehat," sebutnya.

Baca: Tukang Becak Sarjana di Majene Bakal Bergaji Rp 3 Juta Sebulan

Baca: 8 Fakta Penikaman Janda 22 Tahun, ‘Penjaja Seks Online’ Atau Jaringan Narkoba

Selain itu persoalan lain ditemukan di Makassar adalah masalah sertifikat ganda. " Saya harap BPN sebelum mengeluarkan sertifikat tidak berdampak buruk kemafaatan politik ekonomi. kalau masuk angin tentu akan mempengaruhi rasa keadilan," ujarnya.

Dua pihak yang lahannya diklaim sudah memberi klarifikasi.

General Manager Phinisi Hospilatity yang juga Direktur Hotel Claro Anggiat Sinaga dalam jumpa pers bersama notaris dan Legal Official Claro, Rudi Kadiaman,Selasa (20/11/2018), di Makassar, menyebut klaim itu tak mendasar.

Baca: Anggiat Sinaga: Tanah Hotel Claro Dibeli dari Telkom

Perkara kasus ini, jelas Anggiat, belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan belum mempunyai hasil keputusannya,

Mereka menyebut, lahan yang mereka tempati sejak 15 tahun lalu, dibeli dalam proses lelang dengan PT Telkom.

PT Telkom Indonesia Tbk dan Hotel Claro sebagai tergugat sudah mengajukan banding.

Diketahui, tanah yang dijual Telkom ini pernah digugat pada 2012. Kemudian datang lagi Muhammad  Syarief yang mengaku sebagai ahli waris atas tanah tersebut.

Gugatan pihak mengaku ahli waris lahan Muh Syarief SH adalah Wiraswasta  yang beralmat di Ujung Gassi, Desa Lengkese, Kecamatan Mangarabombang, Takalar.

Baca: Manajemen Hotel Claro Klarifikasi Kasus Sengketa Tanah, Anggiat: Kasus Ini Masih Berproses Hukum

Secara terpisah, VP Corporate Communication PT Telkom Indonesia Tbk. Arif Prabowo, sebagaimana dilansir Bisnis Indonesia, juga menyebut lahan yang diklaim Muh Syarief, sebagai hal tak mendasar.

Dia menyebutkan, Telkom merupakan pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jalan A.P Pettarani, Kota Makassar berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional cq. Putusan Pengadilan PDT 131/2004, PDT 10/2006, PDT 242/2008, PDT 286/2011, PDT 226/2012, PDT 200/2015, PTUN 82/2015, PDT 178/2016 (“Putusan Pengadilan”).

Pihak Telkom, juga menyebutkan, telah beberapa kali mendapat gugatan terkait tanah ini sejak tahun 2004 dimana proses sebelumnya telah sampai ditingkat Mahkamah Agung yang memenangkan Telkom.

Baca: Kantor Telkom RO 7 KTI Digugat, Ini Tiga Point Penting Manajemen

Sehingga atas dasar inilah Telkom sudah memiliki beberapa putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tanah dimaksud memang SAH milik Telkom.

Terkait adanya pihak-pihak yang mencoba untuk menggugat tanah tersebut, Telkom sebagai perusahaan publik milik negara yang senantiasa berpegang pada Good Corporate Government menghormati dan menaati seluruh proses hukum yang sedang berjalan, karenanya Telkom menghimbau kepada semua pihak untuk juga dapat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Putusan Hakim Makassar

Sebelumnya,  merujuk Direktori Putusan Mahkamah Agung RI di Website Mahkamah Agung RI, mengeluarkan putusan dengan menghukum Pemilik Hotel  Claro, dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, untuk mengosongkan lahan  yang mereka telah mereka tempati dalam 3 dekade terakhir, di Jalan AP Pettarani.

Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan tanah di Jalan AP Pettarani tersebut, bukan milik Hotel Clarion maupun PT Telkom.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Klas 1A yang diketuai Yuli Efendi, SH MHum. Adapun Anggota Majelis Hakim adalah Denny Lumban Tobing dan Doddy Hendrasakti.

Dalam sidang tanggal 25 September 2018; menghukum Tergugat I (PT Telkom) dan Tergugat II (Hotel Claro) untuk mengosongkan dan atau membongkar segala bentuk bangunan yang ada di atas Tanah Obyek Sengketa.

Muh Syarief, menggugat Hotel Claro dan PT Telkom, karena Syarief mengklaim lahan yang saat ini dikuasai Hotel Claro dan PT Telkom tersebut adalah miliknya. Gugatan Syarief pun dimenangkan Pengadilan Negeri Makassar.

Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan kohir No. 140 C1 dengan persil No. 5a S1 luas ± 6 Ha, persil No. 7a S1 luas ± 5 Ha dan persil No. 8a S1 luas ± 7 Ha, yang luas keseluruhan dari ke 3 (tiga) persil tersebut adalah ± 18 Ha, atas nama I Ma’la Dt, Bin Kr Matowaya yang terletak di AP Pettarani, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar,” tulis salinan putusan di Direktori Putusan MA, yang menayangkan putusan PN Makassar nomor 121/Pdt.G/2018/PN.Mk. (san)