Breaking News:

Karena Kasus Hukum, Empat Daerah Ini Tak Dapat Dana Intensif dari Kemenkeu

Empat daerah di Sulsel tidak mendapatkan dana intensif atau bonus anggaran di tahun 2018 mendatang.

Penulis: Saldy Irawan | Editor: Suryana Anas
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada seluruh Kabupaten dan Kota, serta instansi vertikal di Sulsel di ruang pola Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Senin (18/12). Adapun DIPA Sulsel tahun 2018 sebesar Rp31,2 triliun meningkat dari tahun 2017 sebesar Rp 29,6 triliun dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar Rp 19,2 triliun. tribun timur/muhammad abdiwan 

Dalam APBN tahun 2018 ini bertema Kebijakan Fiskal adalah “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”.

Marni menyebutkan sejalan dengan rencana kerja Pemerintah di tahun 2018, yaitu memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.

Pelaksanaan APBNP tahun 2017 belum berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Kami memandang kualitas pelaksanaan APBN perlu Iebih dioptimalkan. Kita dapat memperhatikan bahwa tren dari tahun ke tahun penyerapan anggaran selalu menumpuk di akhir tahun anggaran. Data kami hingga tanggal 18 Desember 2017 menunjukkan bahwa penyerapan anggaran baru 80.31% atau Rp14,90 triliun dari pagu total sebesar Rp18,55 triliun,"katanya.

Apabila dibandingkan dengan target penyerapan pada triwulan IV yaitu sebesar 90%, maka selama kurun waktu 7 hari kedepan akan terjadi penyerapan anggaran sebesar Rp 1,80 triliun (Pengajuan SPM LS paling lambat tanggal 21 Desember 2017 dan penerbitan SP2D L5 tanggal 28 Desember 2017 serta untuk belanja melalui UP paling lambat tanggal 29 Desember 2017).

Ia pun menambahkan bahwa penyerapan dana APBN untuk lingkup Sulawesi Selatan sampai dengan Akhlr Tahun Anggaran 2015 sebesar 20,36 T (90,86%) dan 2016 sebesar 17,55 T (90,58%).

Salah satu usaha dalam peningkatan kualitas pelaksanaan APBN pada tahun anggaran mendatang adalah melalui percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terutama untuk belanja lnfrastruktur dan konektifitas.

Proses percepatan tersebut dapat dilakukan dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa sebelum tahun anggaran berjalan. Namun penandatanganan kontrak tetap dilakukan paling cepat setelah DIPA berlaku efektif.

Disamping 'itu, untuk kelancaran pelaksanaan keglatan pengadaan barang/jasa, penunjukkan pejabat perbendaharaan tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku sepanjang belum diiakukan pergantian.

DIPA yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan lnstansi vertikal kementrian/lembaga di Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 805 DIPA dengan nilai Rp19,89 trlliun. Jumlah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan APBN dl Provinsi Sulawesl Selatan. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved