Cari Narkoba di Kos Cewek, Eh Petugas Malah Dapat Kondom dan Tissue Magic

[Razia di rumah kos elite di Jl Sngai Saddang dan Jl Sulawesi, Makassar. Petugas menamukan alat kontrasepsi dan mengamankan penghuni yang positif mengonsumsi narkoba. Foto: TRIBUN/TIMUR/SANOVRA JR]

"Ini artinya, selama ini kos-kosan itu, sudah jadi tempat peredaran dan berkumpulnya para pemakai," katanya.

Operasi gabungan ini melibatkan sekitar 78 personel dari lima instansi pengamanan dan ketertiban umum.

Mereka dari BNNP Sulsel, Polisi Militer (PM) Kodam VII/Wirabuana, satuan Sabara Polrestabes Makassar, intelijen Komando Distrik Militer Kota Besar (Kodimtabes) 1408/BS Makassar, dan personel Satuan Polisi Pamomg Praja (satpol PP) Pemkot Makassar.

Pemilik Kos

Ketua DPRD Kota Makassar Farouk M Betta, secara terpisah, meminta aparat terus menggencarkan operasi penyalahgunaan obat terlarang di Kota Makassar.

Farouk yang juga mengelola sebuah rumah kos di Jl Sungai Saddang mengatakan, pengawasan berupa pengecekan berkala terkait aktifitas penghuni kos.

"Bisa dilakukan minimal dua kali sebulan," ujarnya.

Politisi Golkar ini mengatakan, pengelola rumah kos juga wajib mengintrogasi kepada calon penghuninya.

"Calon penghuni wajib menandatangani surat penyataan bukan pemakai narkoba. Memang ini tidak cukup, tapi hanya itu yang bisa kita lakukan," katanya.

Putra Ketua DPRD Sulsel Moh Roem, Mizar Rahmatullah, menyatakan dukungannya kepada polisi dan BBN mencegah dan memberantas narkoba.

"Masalah narkoba tanggungjawab bersama. Saya selaku pribadi maupun Ketua KNPI (Sulsel) mendukung penuh BNN dan kepolisian mengawasi ketat kos-kosan maupun hotel yang jadi tempat rawan penyalahgunaan narkotika," kata Mizar, yang juga Ketua DPD KNPI Sulsel ini tadi malam.

Birokrat Pemprov Sulsel ini juga menjelaskan kosan yang digerebek BNN dan polisi bukan atas nama ayahnya.

"Saya perlu klarifikasi informasi yang beredar. Kosan bukan milik Oher (ayah saya, Moh Roem) tapi milik keluarga Oher. Kami juga berharap janganlah digiring ke ranah politik," lanjut Mizar.

Secara terpisah, anggota Komisi C DPRD Makassar Fasruddin Rusli mengatakan tanggungjawab pihak kelurahan hingga kepala RT/RW juga dibutuhkan.

"Data-datanya harus ada di kelurahan. Kartu identitas bagi penghuni itu wajib dikantongi kepala RT/RW. Harus juga ditelusir asal dan alasan dia menghuni kos begitupun dengan tamu-tamunya yang datang," katanya.(*)