Konflik demi konflik secara internal yang melanda sejumlah partai hanya akan menuai pencitraan buruk sehingga perlahan ditinggalkan konstituennya. Jika masyarakat berada pada titik kegalauan menghadapi cerita dan berita partai pilihannya berkubang konflik, maka pilihannya hanya dua, melirik partai lain atau golput.

Dinamika internal partai politik berkubang pada titik konsolidasi dan fragmentasi. Konsolidasi menjadi keharusan dalam mencitrakan keharmonisan elite partai. Namun upaya konsolidasi acapkali berujung pada fragmentasi. Fragmentasi dan konflik internal belakangan banyak melanda sejumlah partai di daerah ini. Sebut misalnya, Partai Hanura, PKB, dan partai Golkar. Persoalannya sama, konsolidasi internal partai merembes ke persoalan pelik, meredupkan citra partai.
Fragmentasi di internal partai yang melanda DPD II Golkar Kota Makassar, terkait penetapan calon Ketua DPRD Kota Makassar, Selasa (17/1) di Sekretariat Golkar Makassar, berujung pada perang mulut elite partai, masing-masing Supomo Guntur selaku Ketua Golkar Makassar dengan Nasran Mone, Wakil Ketua Golkar Makassar, (Tribun Timur, 18/1/2012).
Peristiwa yang bersifat internal tersebut terkuat di area publik. Implikasinya akan membawa efek pencitraan Partai Golkar. Betapa partai ini dituntut menjaga citranya sebagai kendaran politik Syahrul Yasin Limpo (SYL) menuju Pemilukada Sulsel 2013 mendatang. Perjalanan politiknya bisa tersandung jika mengendarai perahu partai yang retak. SYL selaku ketua DPD I Golkar Sulsel diharapkan turun gunung dalam menengahi persoalan yang melanda DPD II Partai Golkar Kota Makassar.
              
Gejala Fragmentasi
Potensi konflik dalam setiap partai selalu terbuka, bahkan bisa berkepanjangan, tergantung kepada tingkat kedewasaan masing-masing pribadi ketika kepentingannya dianulir dengan tetap menjaga kredibilitas partainya di hadapan publik.
Sementara pengurus inti partai sejatinya mampu mengakomodir seluruh kepentingan yang ada di internal. Tentunya dengan berpijak pada mekanisme dan tata aturan yang berlaku dalam partai. Kebijakan partai yang sesuai mekanisme akan melahirkan keharmonisan. Karenanya, aturan partai yang dikedepankan kemudian menetapkan figure, sebab jika figur yang ditonjolkan, niscaya memungkinkan memainkan atau menyalahgunakan aturan guna meloloskan figur yang dijagokan. Jalur inilah yang berpotensi melahirkan fragmentasi atau konflik internal berkepanjangan.
Selain Partai Golkar dan Partai Hanura, nyatanya gejala fragmentasi mulai terendus di PKB Sulsel. Partai bentukan Gus Dur tersebut berencana melakukan reposisi, terutama pada posisi sekretaris yang tergolong strategis. Partai kaum Nahdliyin ini hampir tidak pernah sepi dari konflik internal sejak kelahirannya. Akibatnya, seluruh energi hanya terkuras mengurus konflik demi konflik. Citra partai kian terpuruk.     
Konflik demi konflik secara internal yang melanda sejumlah partai hanya akan menuai pencitraan buruk sehingga perlahan ditinggalkan konstituennya. Jika masyarakat berada pada titik kegalauan menghadapi cerita dan berita partai pilihannya berkubang konflik, maka pilihannya hanya dua, melirik partai lain atau golput. Hal yang sangat buruk dalam pendidikan politik dan demokratisasi yang mulai membaik.
Menghadapi realitas politik dengan wajah konflik, justru menjadi bumerang partai itu sendiri. Betapa peliknya persaingan antarpartai dalam membangun pencitraan di tengah konstituen. Maka tidak ada pilihan melainkan secara intens dan berkesinambungan masing-masing partai, baik yang tengah dilanda konflik maupun yang tampak masih harmonis, mereka diharapkan melakukan komunikasi politik di internal partai hingga merambah pada kemungkinan berkoalisi dengan partai lain.
Hal ini perlu menjadi kesadaran masing-masing elite partai dalam mematangkan diri menghadapi pemilukada Sulsel 2013 mendatang. Tidak terkecuali Partai Golkar yang memiliki basis kuat di Sulsel. Persoalan fragmentasi politik dua elite DPD II Partai Golkar Makassar seharusnya diakhiri dengan memberikan dukungan penuh kepada Farouk M. Betta yang akhirnya mendapat restu dari Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.
Memelihara citra dan kepercayaan konstituen menjadi harga mati bagi Partai Golkar, tidak terkecuali partai lain. Dinamika politik yang memaksa Ilham Arief Sirajuddin (IAS) hengkang dari partai berlambang pohon beringin, tempatnya bernaung sepanjang karir politiknya. Meski proses hijrahnya IAS dari Partai Golkar ke Partai Demokrat Sulsel tidak melahirkan konflik internal berkepanjangan, tapi tentunya publik membaca akan adanya fragmentasi antara IAS dengan SYL yang berimplikasi persaingan memperebutkan kursi gubernur Sulsel pada Pemilukada mendatang.   
          
Politik Ukhuwah
Fragmentasi politik intern DPD II Partai Golkar Kota Makassar, mesti diakhiri demi pencitraan partai ini di hadapan publik. Jika tidak, implikasi politiknya, partai ini tereduksi di mata konstituennya hingga memasuki pemilukada. Logikanya, jika DPD II Kota Makassar terbelit konflik yang mengharuskan DPD I Sulsel mengintervensi, artinya energi partai terkuras urusan internal. Sejatinya partai ini secara sinergis melakukan konsolidasi menghadapi pilgub secara sistematis untuk pemenangan SYL.
Fragmentasi internal partai dipastikan mereduksi citra partai, maka politik ukhuwah mestinya dikedepankan. Politik ukhuwah dalam perspektif komunikasi politik Islam meniscayakan sirkulasi pesan-pesan politik seorang komunikator ke komunikan memiliki muatan persaudaraan.
Selama ini, terkadang pesan-pesan politik mereduksi dimensi persaudaraan. Betapa nilai-nilai kemanusiaan dinafikan saat berebut posisi politik. Dimensi politik ukhuwah senantiasa  mengedepankan nilai persaudaraan bermuara pada politik bermartabat.
Nilai-nilai persaudaraan sebagai manifestasi politik ukhuwah sejatinya menjadi warna politik di mulai dari intern partai. Jika elite partai mampu memberi teladan politik bagi masyarakat, niscaya meningkatkan intensitas partisipasi publik yang mewujud dalam budaya politik lebih bermartabat dan beradab.
Dimensi ukhuwah inilah yang perlu diperjuangkan hingga menjadi budaya politik sebagai penanda terbangunnya demokrasi. Jika pendidikan politik yang diteladankan para elite didasarkan pada nilai-nilai ukhuwah, tentu masyarakat akan menentukan pilihannya sesuai rasionalitas politiknya untuk memilih figur atau partai yang tepat. Yakni, partai yang solid dan harmanis, steril dari konflik.
Pendidikan politik yang benar mengarahkan publik untuk menentukan pilihan politiknya sehingga mampu meminimalisir tingginya angka golput yang menjadi ancaman demokrasi. Fragmentasi internal DPD II Partai Golkar Makassar diharapkan berakhir. Perang mulut antar elite bukanlah konsumsi publik. Hal ini menjadi penting untuk menjaga citra partai.
Partai Golkar kini tampaknya berusaha membangun pencitraan politik di berbagai media nasional dan lokal. Dengan dasar itu, kepengurusan partai ini harus solid dari pusat hingga daerah-daerah. Pencitraan menjadi salah satu tujuan komunikasi politik setiap partai. Pencitraan dilakukan melalui personal partai, mekanisme partai, hingga kinerja partai itu sendiri sebagai investasi politik untuk mendulang suara pemilih hingga mencapai kekuasaan. Berbagai potensi konflik harus dianulir dalam menciptakan politik bermartabat yang mendepankan nilai-nilai persaudaraan yang menjadi spirit politik ukhuwah. Semoga!***

Oleh;
Dr Firdaus Muhammad
Dosen Komunikasi Politik Islam UIN Alauddin Makassar