Pemkab Wajo Segera Aktifkan Kepesertaan 40.005 PBI JK, Warga Lega

Ringkasan Berita:

• Kabupaten Wajo mencatat 40.005 peserta BPJS Kesehatan PBI-JK dinonaktifkan pemerintah pusat sejak 1 Februari 2026.
• Plt Kadinsos Ahmad Jahran memastikan warga sakit tetap dilayani melalui skema PBPU Pemda sambil diusulkan reaktivasi PBI-JK.
• Pemkab Wajo mengalihkan 21.721 jiwa PBPU Pemda ke PBI-JK serta terus melakukan pendataan dan verifikasi agar akses jaminan kesehatan tetap terjaga.

TRIBUN-TIMUR.COM, WAJO - Kabupaten Wajo menjadi salah satu daerah dengan jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) nonaktif terbanyak di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Total sebanyak 40.005 peserta dinonaktifkan pemerintah pusat sejak 1 Februari 2026.

Hal itu dibenarkan Plt Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Wajo, Ahmad Jahran saat dikonfirmasi Tribun-Timur.com melalui telepon Whatsapp.

"Betul, ada puluhan ribu peserta PBI-JK dinonaktifkan pemerintah pusat," ujarnya, Selasa (17/8/2026).

Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten Wajo bergerak cepat menekan tingginya angka peserta yang dinonaktifkan.

"Alhamdulillah Kabupaten Wajo UHC Cut Off Prioritas. Jadi bagi yang sedang membutuhkan karena sakit akan segera diaktifkan dalam sehari melalui PBPU Pemda," kata Ahmad Jahran.

Ahmad Jahran memastikan warga sakit tetap dilayani melalui skema PBPU Pemda sambil diusulkan reaktivasi PBI-JK.

"Sambil diusulkan untuk pengaktifan PBI JK nya karena Kemensos tetap membuka ruang mengaktifkan secepatnya," kata Ahmad Jahran.

"Bahkan pemerintah pusat telah menginstruksikan tidak boleh ada rumah sakit menolak pasien, BPJS Kesehatan akan diaktifkan segera," jelasnya.

Tak sampai disitu, Pemkab Wajo juga berhasil mengalihkan sebanyak 21.721 Jiwa peserta PBPU Pemda menjadi peserta BPJS PBI-JK.

"Sudah ada puluhan ribu juga yang dialihkan dari PBPU Pemda menjadi PBI-JK, desil (sistem pengelompokan kesejahteraan) 1-5," tegasnya.

Selain itu, Dinas Sosial Wajo memastikan pendataan dan verifikasi akan terus dilakukan.

Pihaknya menargetkan angka peserta nonaktif dapat ditekan bertahap agar masyarakat kurang mampu tetap memperoleh akses layanan kesehatan.

“Kami terus melakukan pendataan, verifikasi, dan pengusulan berkelanjutan agar cakupan kepesertaan jaminan kesehatan kembali meningkat,” tegasnya.