Workshop BPJS Makassar Bahas Klaim dan Tantangan JKN

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - BPJS Kesehatan menggelar Media Workshop Kedeputian Wilayah IX bersama puluhan wartawan di Kopi Tiam Hertasning, Senin, 4 Mei 2026.

Kegiatan ini mengangkat materi “Model Pengelolaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Kelembagaan BPJS Kesehatan” yang dipaparkan Deputi BPJS Kesehatan Wilayah IX Asyraf Mursalina yang akrab disapa Lili.

Dalam paparannya, Lili mengungkapkan total klaim BPJS Kesehatan pada 2025 mencapai Rp6 triliun yang mencakup layanan kapitasi hingga pelayanan rumah sakit.

Ia juga menyebut sekitar Rp800 miliar klaim masih dalam tahap review dan sebagian besar merupakan pengajuan akhir tahun yang pembayarannya dilakukan pada 2026.

“Sekitar Rp800 miliar masih dalam tahap review, sebagian besar merupakan klaim penyakit yang diajukan di akhir tahun sehingga pembayarannya dilakukan pada 2026,” jelasnya.

Terkait kepesertaan Penerima Bantuan Iuran, Lili menyampaikan tingkat recovery di Sulawesi Selatan telah mencapai 83 persen.

Angka tersebut melampaui target awal sebesar 67 persen seiring penyesuaian yang dilakukan pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah mulai melakukan penyesuaian terhadap peserta yang dialihkan ke PBI, sehingga angka recovery meningkat,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, BPJS Kesehatan juga menggelar diskusi bersama insan media untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Lili menegaskan media memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman publik terkait implementasi program JKN.

“Media memiliki peran kunci dalam membentuk pemahaman publik sehingga penyampaian informasi harus akurat, berimbang, dan edukatif,” ujarnya.

Ia menambahkan forum ini menjadi ruang dialog terbuka untuk menyampaikan perkembangan program sekaligus menyerap masukan dari media.

Menurutnya, Program JKN merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui prinsip gotong royong.

BPJS Kesehatan menjalankan peran dalam pembiayaan kesehatan dengan memastikan ketersediaan dana pelayanan dan akses layanan yang komprehensif.

Pengelolaan program dilakukan secara terintegrasi mulai dari pengumpulan iuran, pengelolaan risiko, hingga pembelian layanan kesehatan secara strategis.