Pemkab Bulukumba Gandeng Swasta dan Lembaga Pemerintah Bantu Iuran BPJS Warga Miskin

TRIBUN-TIMUR.COM, BULUKUMBA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), melibatkan pengusaha dan berbagai pihak membantu menanggung biaya kesehatan warga kurang mampu di daerah tersebut.

Langkah ini diambil karena masih banyak warga Bulukumba yang sulit membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosia (BPJS) Kesehatan. 

Untuk itu, Pemkab menggandeng perusahaan swasta, pengusaha, serta lembaga pemerintah agar ikut berkontribusi membantu masyarakat.

Wakil Bupati Bulukumba A. Edy Manaf mengatakan, kolaborasi ini bertujuan meringankan beban warga yang kesulitan membayar iuran BPJS.

“Saat ini kami mengajak perusahaan swasta, pengusaha, dan lembaga pemerintah untuk bersama-sama membantu iuran BPJS masyarakat yang membutuhkan,” kata Edy Manaf saat menghadiri kegiatan Kolaborasi Gathering Badan Usaha Pendanaan Peduli JKN, Senin (4/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Edy Manaf meminta para pengusaha menyampaikan secara langsung jumlah warga yang bisa mereka tanggung biaya kesehatannya.

Harapannya, semakin banyak warga yang tetap memiliki jaminan kesehatan aktif.

Ia menjelaskan, saat ini terdapat 107.817 warga Bulukumba yang masuk dalam kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN.

Namun pada 2026, sebanyak 12.938 warga dinonaktifkan dari kepesertaan PBI.

Dari jumlah tersebut, 130 orang telah kembali diaktifkan.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Diah Eka Arini mengapresiasi langkah Pemkab Bulukumba yang menggagas kolaborasi ini.

Menurutnya, kepedulian bersama dapat memberi dampak besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

“Keberhasilan program JKN bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua, baik perorangan maupun badan usaha,” kata Diah.

Kolaborasi ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat miskin sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun kepedulian bersama di bidang kesehatan. (*)