PCNU Wajo Minta Polemik PBNU Diselesaikan Secara Internal

TRIBUNTIMUR.COM, WAJO - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Wajo angkat bicara terkait polemik yang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta.

Ketua PCNU Wajo, Syamsul Bahri, meminta agar masalah tersebut diselesaikan secara internal di tingkat PBNU.

“Polemik yang ada sekarang sebaiknya diselesaikan secara internal. Kami di tingkat cabang hanya menunggu keputusan,” ujarnya saat ditemui di Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulsel, Senin (24/11/2025).

Ia menyebut perbedaan pendapat di jajaran PBNU merupakan hal wajar dalam organisasi.

“Intinya, kami berharap semuanya selesai dengan damai. Perbedaan seperti itu biasa dalam dinamika organisasi,” katanya.

Syamsul Bahri menyampaikan pandangannya secara pribadi atas isu desakan agar Gus Yahya mundur sebagai Ketua Umum PBNU. 

“Terkait alasan Gus Yahya mengundang narasumber pro-Israel, saya tidak punya kapasitas menjawab. Secara pribadi saya menilai itu kurang tepat, apalagi saat masyarakat sedang fokus pada isu Palestina,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menegaskan agar polemik di PBNU tidak dikaitkan dengan PCNU.

“Dari PCNU, kami berharap tidak dikait-kaitkan. Pengurus PBNU itu orang tua kita semua,” tambahnya.

Sementara itu, seperti dilansir Tribunnews.com, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa polemik yang muncul tidak bisa langsung dikaitkan dengan kepentingan politik.

“Unsur politis apa? Analisisnya bagaimana? Semuanya tidak jelas,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Minggu (23/11/2025) malam.

Ia menilai perbedaan pandangan kerap ditarik ke ranah politik, padahal hingga kini belum ada bukti konkret mengenai tujuan politik tertentu di balik dinamika tersebut.

“Hari ini kita belum bisa lihat apa-apa,” tegasnya.

Gus Yahya menjelaskan bahwa persoalan yang berkembang lebih dipicu oleh perbedaan persepsi dan beredarnya informasi yang belum diklarifikasi.

“Informasi yang belum diklarifikasi itu bisa menjadi fitnah. Karena itu harus diluruskan sampai tuntas,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa fitnah merupakan bentuk ketidakadilan yang merugikan pihak yang dituduh.

“Rumor dan prasangka yang tidak jelas harus dihentikan, bukan disebarkan,” pungkasnya.