Menteri PKP: Wajo Layak Jadi Contoh Penanganan Kawasan Kumuh, Gelontorkan Rp20,61 Miliar

Kata Maruar, program Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun ini tercatat sebanyak 45.000 unit. Tahun depan mencapai 400.000 unit.

BSPS adalah program bantuan dari pemerintah Indonesia bertujuan  membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa memperbaiki atau membangun rumahnya menjadi layak huni.

Program ini sering disebut juga sebagai bedah rumah. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas rumah yang sudah ada, bukan membangun rumah baru dari nol.

"Luar biasa peningkatannya, program itu bersumber dari APBN serta dukungan PT SMF dan PNM. 

Didampingi Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, bersama Direktur Utama PT SMF dan jajaran Pemerintah Kabupaten Wajo, Maruarar menyusuri jalanan sempit dan melihat langsung kondisi rumah tidak layak huni. 

Tampak ia berdialog dengan warga mengenai kebutuhan dasar seperti sanitasi, jalan lingkungan, hingga ruang terbuka hijau.

Melaui program ini, Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp20,61 miliar. 

Rinciannya, penanganan kawasan kumuh seluas 24,05 hektare senilai Rp9,1 miliar, BSPS untuk 361 unit rumah sebesar Rp7,22 miliar, peningkatan kualitas sanitasi rumah Rp2,75 miliar serta pembangunan baru 24 unit rumah tidak layak huni senilai Rp1,32 miliar.

Selain itu, kawasan ini juga akan mendapatkan fasilitas tambahan berupa rehabilitasi Taman Udang, pembangunan drainase 2.320 meter, peningkatan jalan lingkungan 2.412 meter, 328 unit tempat sampah fiberglass, hingga bantuan sanitasi rumah tangga.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyampaikan program perumahan dan permukiman di Wajo sudah berjalan hampir satu dekade. 

Ia berharap dukungan dari Kementerian Perumahan terus berlanjut agar jumlah penerima manfaat semakin bertambah.

“Selama hampir 10 tahun, berbagai program perumahan sudah masuk ke Wajo," kata dia.

"Kedepannya, kami ingin agar jumlah bantuan rumah swadaya dan peningkatan kualitas permukiman bisa lebih banyak lagi sehingga masyarakat makin sejahtera,” ucapnya.

Kata Andi Iwan, untuk mengakodomir semua kebutuhan masyarakat terkait BSPS, tidak bisa dalam satu kebijakan.

"Secara peresentase total keseluruhan 45.000 unit, Kabupaten Wajo terbilang besar untuk skala Kabupaten," paparnya.