Pengunjuk Rasa Tolak Geothermal Kecewa Legislator Dapil 6 DPRD Tana Toraja Tak Hadir

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKALE - Massa aksi penolakan proyek geothermal di Kecamatan Sangalla Selatan mengaku kecewa karena tidak satu pun anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6 hadir menemui mereka saat demonstrasi berlangsung di gedung dewan setempat, Senin (25/5/2026).

Kekecewaan tersebut disampaikan Jenderal Lapangan aksi, Frenky Allorerung, usai menggelar aksi di depan Kantor Bupati Tana Toraja, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale.

Menurut Frenky, legislator dari wilayah Sangalla seharusnya menjadi pihak yang paling depan menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait penolakan proyek geothermal.

“Sebagai lembaga yang wajib mengawal aspirasi kami, justru anggota dewan dari dapil kami tidak hadir. Padahal persoalan ini terjadi di wilayah Sangalla, jadi tentu kami kecewa,” ujar Frenky kepada wartawan.

Diketahui, wilayah Sangalla Selatan masuk dalam Dapil 6 DPRD Tana Toraja yang meliputi Kecamatan Makale Utara, Sangalla, Sangalla Selatan, dan Sangalla Utara.

Adapun anggota DPRD Tana Toraja dari Dapil 6 periode 2024-2029 yakni Yul Purwanto Palamba dari Partai Gerindra, Stepanus Maluangan dari PDI Perjuangan, Randan Pantong Sampetoding dari Partai Golkar, dan Yusuf Pangaoran dari Partai NasDem.

Sebelumnya, massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Sanggallaran  menggelar aksi di Kantor DPRD Tana Toraja untuk menolak rencana pengembangan geothermal di Sangalla Selatan.

Massa menilai proyek tersebut berpotensi mengancam kawasan adat, situs budaya, hingga sumber mata air masyarakat.

Dalam aksi di DPRD, massa akhirnya diterima dua anggota dewan, yakni Jumedi Pawarrang dari Partai Demokrat dan Dahlan Kembong Bangngapadang dari Partai Golkar.

Sementara itu, anggota DPRD Tana Toraja dari Dapil 6, Randan Pantong Sampetoding, mengatakan dirinya tidak dijadwalkan menerima aspirasi massa aksi pada saat demonstrasi berlangsung.

“Memang tadi bukan jadwal saya untuk menerima aspirasi,” kata Randan saat dikonfirmasi.

Ia mengaku baru menerima informasi dari kantor ketika massa aksi sudah berada di dalam gedung DPRD.

“Saya ditelepon dari kantor saat demo sudah masuk, jadi sudah tidak sempat lagi datang,” ujarnya.

Randan juga menyebut biasanya aksi penyampaian aspirasi didahului dengan pemberitahuan atau koordinasi kepada anggota dewan terkait.

“Biasanya ada pemberitahuan satu atau dua hari sebelumnya. Dari pihak massa juga tidak ada koordinasi sebelumnya,” tutupnya.