DLHP Takalar Usul Perubahan Regulasi Sampah, Ancang Kerjasama Dengan Swasta

‎TRIBUN-TAKALAR.COM - Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Takalar Fatmawati mengungkapkan pihaknya saat ini merancang skema pengolahan sampah di Takalar. Selama ini, sampah di Takalar langsung dibongkar dan dibuang diTempat Pembuangan Akhir. 

‎Rencananya, pengolahan sampah akan melibatkan pihak swasta.

‎Namun, skema pengelolaan sampah bersama pihak swasta tersebut terkendala regulasi.

‎Peraturan Daerah Takalar Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah belum mengakomodir kerjasama bersama pihak swasta.

‎"Kami sedang mempertimbangkan untuk mengusulkan perubahan regulasi terkait pengelolahan sampah bekerjasama dengan pihak swasta, perda saat ini belum mengakomodir," ucap Kepala DLHP, Fatmawati, ditemui di kantornya, Jum'at (3/9/2025).

‎Selain itu, kata Fatmawati, pihaknya juga mengusulkan pengaturan terkait waktu angkut sampah.

‎"Jadi masyarakat hanya menaruh sampah di depan rumahnya sebelum jam angkut,

‎jadi tidak lama tercecer dan berserakan, lebih tertata," katanya.

‎Setelah Perda disahkan, Fatmawati berharap aturan tersebut dilaksanakan dengan baik.

‎Selama ini, menurutnya, kesadaran masyarakat dan berbagai pihak masih rendah terkait pengelolaan sampah. Terutama terkait penegakan aturan.

‎"Misalnya banyak lapak-lapak yang belum menyediakan tempat sampah," katanya.

‎Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Takalar Fatmawati mengungkap sebanyak 25 ton sampah berhasil diangkut pihaknya setiap hari.

‎Seluruh sampah tersebut dibawa untuk ditampung ke Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Balang di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

‎Menurut Fatma, jumlah ini sebetulnya belum mencerminkan jumlah keseluruhan produksi sampah di Takalar.

‎"Di atas kertas, berdasarkan rumus menghitung sampah berdasarkan jumlah penduduk, jumlah sampah Takalar itu 133 ton per hari," jelas Fatma, saat ditemui di kantornya, Jum'at (3/9/2025).

‎Tim pengangkut sampah DLHP Takalar  belum menjangkau seluruh wilayah desa dan pelosok.

‎Penyebabnya, keterbatasan anggaran dan kekurangan sarana dan prasarana.

‎Fatma mengungkapkan, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pihaknya terkait penanganan sampah di desa. 

‎Tapi menurut Fatma, berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2023, tanggung jawab penanganan sampah adalah tanggung jawab bersama.

‎Termasuk tanggung jawab pemerintah desa dan kecamatan.

‎"Kami kalau bekerja sendiri pasti akan kewalahan. Kami di sini posisinya sebagai mediator, sampah itu tanggung jawab bersama, jadi kita harus kolaborasi dalam penanganan sampah ini," ucapnya.

‎Armada pengangkut sampah Takalar sebanyak 9 truk amrol, 2 truk tongkang, 14 motor tiga roda, dan 1 mobil pickup.

‎Fatmawati berharap, semua pihak bisa berkolaborasi menangani persoalan sampah ini.

‎"Kami berharap keterlibatan semua pihak, semua jenjang pemerintah dan masyarakat, untukmenjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah dengan baik. Tanggung jawab sampah adalah tanggung jawab kita bersama," katanya. (*)