Diskominfo Takalar Gelar Forum Konsultasi Publik Daring, Bahas 6 Standar Pelayanan

Ia menjelaskan, layanan pertama dan kedua berada di Bidang Humas, yakni pelayanan informasi dan dokumentasi serta pelayanan SP4N-LAPOR!.

Menurutnya, pengguna layanan humas tidak hanya berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi juga masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan, NGO, hingga individu.

Layanan ketiga adalah pelayanan jaringan internet pemerintah yang khusus diperuntukkan bagi perangkat daerah atau OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar.

Keempat, pelayanan subdomain website pemerintah melalui domain takalarkab.go.id, di mana setiap OPD dapat mengajukan permohonan pembuatan subdomain.

Kelima adalah pelayanan satu data, dan keenam pelayanan penerbitan sertifikat elektronik yang berada di Bidang Statistik dan Persandian.

Secara teknis, masing-masing kepala bidang diberikan waktu 5 hingga 10 menit untuk mempresentasikan rancangan standar pelayanan sebelum dibuka sesi tanggapan dari peserta.

Forum konsultasi publik ini turut mengundang 21 perwakilan dari berbagai unsur, mulai dari OPD, organisasi kemasyarakatan, OKP, NGO/LSM, hingga insan pers.

Dari unsur OPD, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Dukcapil, Dinas PMPTSP, Dinas Sosial PMD, serta perwakilan kecamatan.

Sementara dari unsur organisasi dan pers hadir perwakilan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, HMI, Ansor, sejumlah LSM, serta organisasi wartawan seperti PWI, JOIN, IWOI, dan lainnya.

Melalui forum ini, Diskominfo-SP Takalar berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan konstruktif terhadap enam layanan yang dikelola, sehingga standar pelayanan yang ditetapkan benar-benar partisipatif, transparan, dan akuntabel.(*)