Bupati Takalar Siapkan Kontainer Office untuk Kantor Camat Tanakeke, Laikang, Polongbangkeng Timur

TRIBUN-TAKALAR.COM, TAKALAR – Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, memastikan pemerintah kabupaten segera menghadirkan fasilitas kantor Kecamatan Tanakeke dan dua kecamatan baru.

Dua kecamatan itu ialah Laikang dan Polongbangkeng Timur.

Dalam rapat paripurna pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2025, Rabu (17/9/2025), Fraksi Gelora mendorong percepatan pembangunan kantor camat di tiga kecamatan tersebut.

“Mendorong percepatan pembangunan kantor camat di Kecamatan Laikang, Tanakeke, dan Polongbangkeng Timur,” ujar anggota Fraksi Gelora, Ahmad Sahid, saat membacakan pemandangan umum fraksi.
 
Terkendala Lahan

Baca juga: Bupati Takalar: BTS 4G Telkomsel Buka Peluang Wisata dan Usaha Desa

Bupati Firdaus mengungkapkan, pengadaan fasilitas kantor di Tanakeke terkendala ketersediaan lahan.

“Di Tanakeke kami sudah anggarkan, tapi tidak ada tanahnya. Maka sekarang digeser dulu. Harus pengadaan tanah dulu baru pembangunan gedungnya,” jelasnya.

Sebagai solusi sementara, Pemkab Takalar akan menghadirkan kontainer kantor (container office) yang dilengkapi fasilitas memadai.

“Kontainer office sekarang bagus, ada WC-nya, ada AC-nya. Yang penting standar layanan di kecamatan untuk masyarakat urus nikah, urus tanah, itu berjalan,” tegasnya.
 
Firdaus menegaskan, APBD Perubahan 2025 disusun dengan keberpihakan pada masyarakat sebagai skala prioritas.

Dari lima alokasi utama, prioritas pertama adalah kesehatan masyarakat miskin.

Mayoritas anggaran dialokasikan untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dengan porsi 47 persen dari total APBD Perubahan.

“Sebanyak 74 ribu masyarakat saat ini ditanggung BPJS. Dan Rp1 miliar anggaran digelontorkan untuk BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi buruh dan nelayan yang rawan kecelakaan,” jelasnya.
 
Fokus Infrastruktur dan Layanan Dasar

Selain kesehatan, porsi besar APBD Perubahan juga diarahkan untuk infrastruktur.

Firdaus menegaskan Pemkab Takalar tidak menutup mata terhadap kondisi jalan di wilayahnya.

Gabungan anggaran untuk BPJS dan infrastruktur mencapai 65 persen.

Sementara itu, layanan dasar mendapat porsi 15 persen dan digitalisasi 1,7 persen.

“Kami susun APBD ini dengan keberpihakan kepada masyarakat miskin ekstrem, infrastruktur, dan peningkatan layanan,” katanya.

Firdaus menambahkan, jika kebutuhan dasar terpenuhi, hal itu akan berdampak positif pada sektor lain, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (*)