TAG
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
-
Tentu ada sanksi dari setiap hasil kasus kode etik, termasuk diberhentikan selamanya.
Sabtu, 23 September 2017
-
Yakni ketua KPU Luwu Utara, Suprianto dan divisi logistik, Syamsul Bachri.
Rabu, 24 Februari 2016
-
Mereka disidang terkait laporan pasangan Calon Bupati Bulukumba Askar HL-Nawawi Burhan pasca Pilkada lalu.
Kamis, 18 Februari 2016
-
"Semua anggota KPU telah pulang, kecuali saya yang masih tinggal di Jakarta,"ujar ketua KPU Luwu Utara, Suprianto, Kamis (21/1/2016).
Kamis, 21 Januari 2016
-
Ketua KPU Luwu Utara, Suprianto mengatakan, dari informasi yang ia terima, jadwal persidangan di DKPP, hanya dilakukan satu kali.
Kamis, 21 Januari 2016
-
bdul Aziz mengatakan, lima anggota KPU Luwu Utara, semuanya akan berangkat ke Jakarta, untuk menghadiri sidang perdana di DKPP.
Minggu, 17 Januari 2016
-
Selain konsentrasi hadapi persidangan di DKPP, KPU Luwu Utara, juga menyelesaikan tugas - tugas lainnya di KPU.
Minggu, 10 Januari 2016
-
Hingga saat ini, KPU Luwu Utara, juga belum menerima jadwal persidangan dari DKPP.
Minggu, 3 Januari 2016
-
Abdul Aziz, mengatakan, saat ini, KPU Luwu Utara, masih menunggu undangan DKPP sebagai terlapor pada pelaksanaan Pilkada lalu.
Minggu, 3 Januari 2016
-
Prilki Randan mengatakan sudah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran penyelenggara KPU di kedua daerah ini.
Minggu, 20 Desember 2015
-
Hal itu berdasarkan hasil sidang kode etik DKPP via telekonfensi di kantor Bawaslu Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar.
Jumat, 4 Desember 2015
-
"Santai saja kita hadapi putusan DKPP besok. Nyawa saja bisa dicabut jika sampai pada waktunya," kata Ambar Rosnita, Selasa (17/11/2015).
Selasa, 17 November 2015
-
Saat menjadi keynote speaker dalam acara Seminar Nasional Menyongsong Pilkada Serentak
Selasa, 10 November 2015
-
Rencananya besok pihak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyidang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba, Jumat (30/10/2015).
Kamis, 29 Oktober 2015
-
Saat ini, Iman dan Panwas Maros sementara  menunggu giliran pemanggilan untuk disidangkan.
Kamis, 8 Oktober 2015
-
Ia mengungkapkan, jika KPU dan Panwas sudah dihukum DKPP maka karier mereka akan hancur.
Selasa, 6 Oktober 2015
-
Jimly juga meminta penyelenggara untuk tetap bekerja profesional.
Kamis, 3 September 2015
-
Kalau pun ada laporan yang masuk, kemungkinan tidak akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat.
Rabu, 2 September 2015