DPRD Sulsel Dorong Perlindungan Anak dan Perempuan Lewat Diskusi Hari Kartini

Ia juga menegaskan, momentum Hari Kartini harus dimaknai lebih dari sekadar perayaan. 

Semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini perlu diterjemahkan dalam kebijakan yang mendorong kesetaraan dan perlindungan.

“Kalau diskusi ini kita arahkan dengan baik, hasilnya bisa menjadi dasar kebijakan yang lebih konkret. Ini bukan sekadar seremoni, tapi awal dari langkah nyata,” tegasnya.

FGD ini juga menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dalam menyatukan pandangan terkait isu perempuan dan anak. 

Ia berharap, hasil diskusi dapat menjadi rujukan dalam menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Terpisah, Andi Nirawati, menyampaikan komitmen pihaknya untuk mendorong penguatan regulasi perlindungan anak dalam momentum Hari Kartini.

“Di momentum Hari Kartini ini, kita ingin memberikan hadiah kepada masyarakat, yaitu penguatan Perda perlindungan anak,” ujarnya.

Menurutnya, Perda Nomor 4 Tahun 2013 selama ini menjadi payung hukum perlindungan anak di Sulsel.

Meski begitu, regulasi tersebut dinilai masih menyisakan berbagai kekurangan.

Andi Nirawati menilai, berdasarkan masukan UNICEF, regulasi tersebut banyak memiliki kekurangan dan perlu penyesuaian dengan standar nasional.

“Kami masih menunggu narasi dan argumentasi dari NGO UNICEF. Nanti akan dilihat apakah substansi perubahan lebih dari 50 persen atau tidak,” jelasnya.

Istri anggota DPR RI Kamrussamad itu menambahkan, jika perubahan yang dibutuhkan melebihi 50 persen, DPRD Sulsel akan mendorong penyusunan Perda baru.

Namun, jika di bawah itu, cukup dilakukan revisi terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2013.

Lebih lanjut, Andi Nirawati menilai diskusi ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun berbagai gagasan.

Forum ini juga menyatukan perspektif terkait peran perempuan dan perlindungan anak.