Andi Luhur: Politik Barru Kini Lebih Kompak di Bawah Andi Ina

Ringkasan Berita:

• Akademisi Dr Andi Luhur Prianto menilai kepemimpinan Bupati Barru, Sulsel Andi Ina Kartika Sari selama setahun terakhir menunjukkan konsolidasi politik lebih solid dibanding periode sebelumnya. 
• Meski menghadapi keterbatasan fiskal dan persoalan infrastruktur, dukungan politik stabil memberi peluang besar. 
• Pertanian meningkat, namun diversifikasi sektor unggulan tetap diperlukan.

 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Akademisi dan Pengamat Politik Pemerintahan, Dr Andi Luhur Prianto, menilai kepemimpinan Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari dalam setahun terakhir menunjukkan dinamika politik yang berbeda dibanding periode sebelumnya. 

Andi Ina sendiri dilantik sebagai Bupati Barru oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Februari 2025.

Artinya, sisa tiga hari lagi Mantan Ketua DPRD Sulsel ini genap setahun memimpin Kabupaten Barru.

Andi Luhur menyoroti konsolidasi politik di Barru yang dinilainya lebih solid di bawah kepemimpinan Andi Ina.

“Dalam beberapa tahun terakhir ini saya mengamati politik dan dinamika pemerintahan di Barru. Sebenarnya baru di kepemimpinan kali ini konsolidasi elit-elit itu bisa terjadi,” kata Andi Luhur, dalam Dialog Publik bertema “Barru dalam Nakhoda Perempuan: Setahun Kepemimpinan Andi Ina Kartika Sari” di Kantor Tribun Timur, Jalan Cenderawasih Nomor 430, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (17/2/2026).

Dialog tersebut menghadirkan berbagai pembicara, seperti Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, Aktivis Perempuan Emma Husain, Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur AS Kambie, Ekonom Dr Akmal Abdullah, Konsultan dan Peneliti Muh Asratillah, serta Dr Andi Luhur Prianto.

Dalam diskusi itu, Akademisi Unismuh Makassar ini menyebut kondisi tersebut berbeda dengan periode sebelumnya yang cenderung diwarnai fragmentasi politik.

Biasanya, kata dia, di Barru, klan-klan politik tradisional itu susah bersatu.

Andi Luhur dalam kesempatan itu juga mengingatkan kepemimpinan saat ini berjalan dalam situasi fiskal yang tidak mudah.

Terdapat situasi penghematan dan pembatasan anggaran, dan program inovasi daerah harus selaras dengan tujuan pemerintah pusat

Menurutnya, kondisi tersebut membuat ruang gerak pemerintah daerah menjadi lebih terbatas.

Sementara visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tetap harus dijalankan.

Ia juga menekankan pentingnya mengukur dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kita belum meneliti lebih jauh apakah pertumbuhan ekonomi, misalnya lima persen sekian itu, benar-benar berdampak pada pengurangan kemiskinan,” kata Andi Luhur, yang hadir mengenakan pakaian biru.

Baca juga: Dialog Publik Tribun Timur, Andi Ina Ungkap Tantangan Berat Pimpin Barru

Di sektor pertanian, Andi Luhur mengakui adanya peningkatan produksi, namun menilai perlu diversifikasi sektor unggulan.