BPN Sulsel: Girik dan Letter C Tetap Acuan Penerbitan SHM

Untuk memperoleh SHM, masyarakat harus menyiapkan beberapa dokumen.

Mulai dari bukti kepemilika baik itu girik, patok D maupun Letter C.

Kemudian identitas KK dan KTP pemilik, surat keterangan tidak sengketa dan surat keterangan riwayat tanah.

Diperlukan juga bukti SPPT PBB dan bukti bayar lima tahun terakhir.

Secara tahapan dimulai dari tingkat kelurahan atau desa, untuk memperoleh surat keterangan tidak sengketa dan riwayat tanah.

Setelah itu langsung membawa dokumen lengapke kantor BPN kabupaten/kota setempat.

Setelah mendapat tanda terima berkas, maka akan dijadwalkan pengukuran tanah.

Petugas BPN akan turun mengukur dan menentukan batas tanah yang nantinya menghasilkan surat ukur.

BPN selanjutnya akan melakukan verifikasi yuridis.

Humas Kantor ATR/BPN Maros, Ahmad Muhtadin, menegaskan informasi tersebut perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 95, surat tanah lama seperti girik, verponding, dan sejenisnya memang tidak lagi diakui sebagai alat bukti hak milik.

“Namun surat tanah lama itu masih dapat digunakan sebagai petunjuk dalam pendaftaran tanah,” katanya.

Ia menambahkan, selama tanah tersebut dikuasai dan ditempati secara fisik, proses penerbitan sertipikat hak milik tetap dapat dilakukan.

Meski demikian, masyarakat disarankan untuk segera mendaftarkan tanahnya agar memperoleh kepastian hukum.

Sedangkan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran ATR/BPN Kabupaten Wajo, Indriani masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait penerapan aturan tersebut di lapangan.

“Kami masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan aturan itu,” ujar Indriani kepada Tribun-Timur.com.

Kini masyarakat tetap diimbau segera melakukan penerbitan SHM sebagai alas hak yang lebih berkekuatan hukum tetap.(*)