3 Alasan Mutasi Nakes Sulsel, Pengamat Minta Dinkes Dengarkan Curhatan

Ia menyebut dinamika kebijakan pemerintah sedang disorot.

Setelah isu pajak, kini mutasi nakes ikut jadi perhatian.

"Perlu dengarkan suara nakes sebagai bagian dari suara rakyat," katanya.

Menurutnya, nakes memang harus siap ditempatkan di mana pun, tetapi tetap perlu ruang diskusi untuk alasan tertentu.

"Pertimbangkan aspek kemanusiaan. Mereka terpisah dari keluarga, berdampak pada layanan RS," ujarnya.

"Apalagi PPPK yang ditempatkan di RS menggantikan posisi senior, padahal sebagian masih butuh pendampingan nakes profesional," lanjutnya.

Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, menegaskan status nakes tetap di tingkat provinsi.

Ia menyebut kebijakan ini bukan mutasi, melainkan rotasi kerja.

Tim khusus Dinkes telah menganalisis pemetaan nakes selama beberapa bulan.

"Disebar sesuai analisis kebutuhan beban kerja. Dimutasi tetap di provinsi, ini rotasi," tegas Jufri di Rujab Gubernur Sulsel, Kamis (28/8/2025).

"Misalnya dari RS Labuang Baji ke RS La Mappapenning karena butuh ahli paru. Di sini ada dua ahli radiologi, RS lain butuh, ya dikirim satu," lanjutnya.

Penempatan juga dilakukan ke unit kerja OPD. Jika ASN nakes ditempatkan di Dinas Perhubungan, maka perlu dibentuk layanan klinik.

"Misal ke Dishub, maka perlu bikin klinik," ujarnya.

Jufri menyebut ada RS dengan jumlah nakes melebihi ketentuan. Hal ini membebani anggaran RS.

"Sebagian RS over. RS sebagai BLUD membiayai diri sendiri. Semakin banyak pegawai, penghasilan makin banyak dibagi," katanya.