DPD II Golkar Enrekang Tentukan Sikap Lewat Pleno Jelang Musda Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE -- Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) diprediksi sengit.

Sejumlah tokoh digadang-gadang maju berebut pucuk pimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut.

Seperti Ketua DPD I Golkar Sulsel saat ini yang juga anggota DPR RI Taufan Pawe, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Bupati Barru sekaligus Ketua DPRD Sulsel periode 2014-2019 Andi Ina Kartika Sari.

Tokoh lain Wali Kota Makassar periode 2004-2014 Ilham Arief Sirajuddin (IAS) atau Aco, Bupati Gowa periode 2016-2025 Adnan Purichta Ichsan YL, dan Bupati Luwu Utara periode 2016-2015 Indah Putri Indriani.

Katua DPD II Golkar Enrekang, Muh Irpan mengatakan, pihaknya telah rapat pleno terkait arah dukungan Golkar Enrekang di Musda Sulsel mendatang.

Hasilnya, DPD II Golkar Enrekang sepakat menyerahkan penentuan Ketua Golkar Sulsel ke Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Bahlil Lahadalia.

"Jadi waktu pleno itu saya diwakili ketua harian Pak Idris Sadik. Hasil plenonya, kita serahkan ke Ketua Umum (Bahlil) saja," katanya saat dihubungi Tribun-Timur.com (5/11/2025).

Irpan mengungkapkan, dari pengalaman Musda Golkar provinsi lain penentuan Ketua Golkar DPD I rata-rata tidak sampai voting dan ditentukan DPP.

"Saya lihat semua hasil musda provinsi tidak ada yang fight, semua hanya melanjutkan arahan DPP. Hampir semua tidak ada sampai voting, jadi apa gunanya kita memihak kandidat kalau tidak ada voting, jadi kita tunggu arahan Ketum saja," ungkapnya.

Meski begitu, Irpan berharap Ketua DPD I Golkar Sulsel nanti memiliki mental petarung untuk persiapan Pileg dan Pilkada 2029 nanti.

Dia menambahkan, dari arahan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Golkar harus kembali ke kejayaan menguasai kursi legislatif dan memenangkan Pilkada.

"Jadi arahan ketum 10 hari lalu beliau sampaikan, bahwa Golkar Sulsel harus merebut kembali kejayaan Golkar seperti masa lalu,' kata dia.

"Memang baru kali ini Golkar lengser dari pimpinan DPRD maupun Pilgub. Artinya Ketua DPD I nanti harus punya mental petarung dan bisa mensolidkan kader," ucapnya.

"Karena beberapa tahun ini pecah-pecah saya lihat (kader Golkar), kurang solid," lanjut Irpan.

Tugas ketua terpilih nantinya tidak mudah.

Harus mengembalikan kejayaan Golkar di Sulsel yang berpenduduk 9,56 juta jiwa ini.

Itu perintah langsung dari ketua umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, pertama kali Golkar tumbang setelah 50 tahun menjadi partai pemenang di Sulsel.

Partai yang berdiri 20 Oktober 1964 itu takluk dari Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Golkar hanya meraih 14 kursi di Parlemen Sulsel, sedangkan NasDem mencapai 17 kursi.

Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Sukri Tamma mengatakan, Golkar partai besar bukan hanya di Sulsel, tapi di Indonesia.

Sehingga kepengurusannya di mana pun harus kepengurusan yang kuat.

Secara internal bisa menjaga keutuhan institusi, secara eksternal mampu menjalin komunikasi yang kuat  dengan pihak luar partai.

Jika melihat situasi saat ini, DPD I Golkar Sulsel butuh figur yang kuat internal maupun eksternal dan mampu menempatkan posisi.

Apalagi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Bahlil Lahadalia menargetkan, Golkar Sulsel menjadi pemenang di Pemilu mendatang.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas itu mengklasifikasi kriteria yang ingin maju bertarung memperebutkan pucuk pimpinan DPD I Golkar Sulsel.

Pertama, sosok senior dan sosok mudah, kedua laki-laki dan perempuan, ketiga menempati posisi politik yang baik di eksekutif maupun legislatif.

Menurut dia, kriteria ini dimiliki oleh Golkar Sulsel. Sisa melihat kebutuhan di Sulsel, apakah ingin diberikan kepada senior atau yang muda.

Namun, bukan hanya soal senior dan muda, tapi kemampuan menempatkan diri di tengah kompleksitas dinamika di internal Golkar.

Partai orde baru ini punya senior-senior hebat, makanya siapa pun terpilih nanti harus menempatkan diri dan mengakomodasi para kader.

Prof Sukri melanjutkan, Golkar Sulsel juga butuh orang cukup kuat menjalin hubungan secara eksternal dengan partai lain, institusi lain di luar.

Ketua DPD I Golkar Sulsel perlu punya pengalaman hubungan keluar yang baik.

Mempunyai jaringan sosial, ekonomi dan politik baik, sehingga menjadi modal dalam membangun hubungan keluar.

Ditambah, figur ketua tahu betul potensi dimiliki Golkar di Sulsel dan peta politik menjadi ruang eksistensinya.

Sebab, Golkar tak bisa mengatakan sedang berusaha, lantaran partai pesaingnya juga melakukan hal sama dan terus berbenah.

"Jadi pada prinsipnya adalah orang yang benar-benar harus paham Golkar di internal, eksternal Sulsel,” tuturnya.

Tak kalah pentingnya, sebut Prof Sukri, sosok Ketua DPD I Golkar Sulsel harus mendapat restu dari DPP Golkar.

Menurutnya, restu ini penting karena seringkali praktik, beberapa periode dan dinamika, yang terpilih yang diinginkan oleh DPP Golkar.

Sehingga ini menjadi sebuah jaminan bahwa pengurus di DPD I Golkar Sulsel dan DPP Golkar bisa bersinergi.

“DPD I (ketua umum) adalah tokoh yang diinginkan oleh DPP,” sebutnya.

Campur tangan DPP Golkar terhadap perebutan kursi nomor satu Golkar Sulsel dikhawatirkan menimbulkan perpecahan.

Prof Sukri melihat setiap kebijakan dan strategi diambil ada sisi lemahnya. Campur tangan DPP Golkar pun dinilainya sesuatu yang lumrah.

Pada akhirnya DPP Golkar yang menentukan ketua DPD I Golkar Sulsel. Meskipun tak semena-mena, pasti masukan dari daerah diperhatikan.

DPP Golkar ingin memastikan orang yang dipilihnya bisa menjalankan kebijakan dari pusat ke daerah.

“Suka atau tidak suka pada akhirnya akan ada nama diusulkan di Musda belum final, akan diserahkan ke DPP untuk ditentukan siapa akan  diberikan SK,” ucapnya.

“Untungnya DPD I Golkar Sulsel punya kandidat kuat dengan kelebihannya masing-masing. Siapapun ditunjuk oleh DPP dan diberikan SK adalah yang terbaik,” pungkas dosen kelahiran Enrekang ini.(*)