DPD II Golkar Enrekang Tentukan Sikap Lewat Pleno Jelang Musda Sulsel

Prof Sukri melanjutkan, Golkar Sulsel juga butuh orang cukup kuat menjalin hubungan secara eksternal dengan partai lain, institusi lain di luar.

Ketua DPD I Golkar Sulsel perlu punya pengalaman hubungan keluar yang baik.

Mempunyai jaringan sosial, ekonomi dan politik baik, sehingga menjadi modal dalam membangun hubungan keluar.

Ditambah, figur ketua tahu betul potensi dimiliki Golkar di Sulsel dan peta politik menjadi ruang eksistensinya.

Sebab, Golkar tak bisa mengatakan sedang berusaha, lantaran partai pesaingnya juga melakukan hal sama dan terus berbenah.

"Jadi pada prinsipnya adalah orang yang benar-benar harus paham Golkar di internal, eksternal Sulsel,” tuturnya.

Tak kalah pentingnya, sebut Prof Sukri, sosok Ketua DPD I Golkar Sulsel harus mendapat restu dari DPP Golkar.

Menurutnya, restu ini penting karena seringkali praktik, beberapa periode dan dinamika, yang terpilih yang diinginkan oleh DPP Golkar.

Sehingga ini menjadi sebuah jaminan bahwa pengurus di DPD I Golkar Sulsel dan DPP Golkar bisa bersinergi.

“DPD I (ketua umum) adalah tokoh yang diinginkan oleh DPP,” sebutnya.

Campur tangan DPP Golkar terhadap perebutan kursi nomor satu Golkar Sulsel dikhawatirkan menimbulkan perpecahan.

Prof Sukri melihat setiap kebijakan dan strategi diambil ada sisi lemahnya. Campur tangan DPP Golkar pun dinilainya sesuatu yang lumrah.

Pada akhirnya DPP Golkar yang menentukan ketua DPD I Golkar Sulsel. Meskipun tak semena-mena, pasti masukan dari daerah diperhatikan.

DPP Golkar ingin memastikan orang yang dipilihnya bisa menjalankan kebijakan dari pusat ke daerah.

“Suka atau tidak suka pada akhirnya akan ada nama diusulkan di Musda belum final, akan diserahkan ke DPP untuk ditentukan siapa akan  diberikan SK,” ucapnya.

“Untungnya DPD I Golkar Sulsel punya kandidat kuat dengan kelebihannya masing-masing. Siapapun ditunjuk oleh DPP dan diberikan SK adalah yang terbaik,” pungkas dosen kelahiran Enrekang ini.(*)