DPRD Minta Pemkab Takalar Percepat Perbaikan Jalan
Fraksi DPRD Takalar minta perbaikan jalan diprioritaskan di RPJMD 2025-2029, Bupati sebut infrastruktur jadi mandatori pusat.
Penulis: Makmur | Editor: Sukmawati Ibrahim
TRIBUN-TAKALAR.COM – Sejumlah fraksi DPRD Takalar menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur jalan rusak.
Sorotan disampaikan dalam rapat paripurna pemandangan akhir fraksi terhadap Ranperda RPJMD Takalar 2025-2029 di Gedung DPRD Takalar, Senin (11/8/2025).
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai peningkatan infrastruktur jalan penting memperlancar akses dan mobilitas sosial masyarakat.
“Prioritaskan pengalokasian anggaran infrastruktur di semua kecamatan,” kata Anggota Fraksi PPP, Hj Risma.
Fraksi Demokrat menyebut perbaikan infrastruktur jalan menjadi prasyarat peningkatan layanan dasar.
“Patut menjadi prioritas di RPJMD,” ucap Ketua Fraksi, Husniah Rachman.
Fraksi Nasdem mengusulkan perbaikan jalan pada ruas Sompu Tala–Kacci-Kacci, Lingkungan Mattoanging–Sandi, Kelurahan Mannongkoki Lorong 3, Desa Balang, Desa Panaikang, Barugaya, dan Dusun Karepatoddo.
“Jalan adalah layanan dasar masyarakat,” ujar Ketua Fraksi, Nur Alim Rukman.
Fraksi PKB mendorong program padat karya seperti perbaikan jalan agar dikerjakan lebih cepat, tidak menumpuk di akhir tahun.
“Agar dikerjakan tidak tergesa-gesa. Hasilnya akan lebih bermutu,” kata Anggota Fraksi, Sri Resky Ulandari.
Bupati Takalar, Firdaus Daeng Manye, menegaskan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama karena merupakan mandatori dari pemerintah pusat.
“Sangat mandatori, terkait dengan miskin ekstrem, terkait dengan infrastruktur, terkait dengan BPJS, terkait dengan layanan kesehatan, terkait dengan pendidikan,” ucapnya.
Ia menambahkan, program digitalisasi juga penting untuk menumbuhkan ekonomi Takalar.
“Semakin tertutup daerah, semakin tidak transparan daerah, semakin ditinggalkan sama orang yang pengen berinvestasi,” jelasnya.
“Sehingga penting bagi kita, seluruh elemen, agar informasi dibuka secara transparan. Makanya kita punya visi, ada kata-kata ekonomi digital. Tidak semua daerah menuliskan,” tambahnya.
Rapat Paripurna DPRD Takalar dihadiri Bupati Firdaus Daeng Manye, Wabup Hengky Yasin, Sekda Muhammad Hasbi, perwakilan Polres, TNI, Pengadilan Negeri, dan jajaran pimpinan OPD Takalar.(*)
8 Daerah Nihil Proyek Jalan Rp2,3 Triliun Era Gubernur Andi Sudirman, DPRD Sulsel: Tak Adil! |
![]() |
---|
Ketika Hukum Dilecehkan: Kasus Silfester Matutina |
![]() |
---|
Kolaborasikan Isu Moderasi Beragama dan Ekoteologi, MAN Pinrang Gelar Workshop Konten Kreatif |
![]() |
---|
Transformasi Bawaslu menjadi Peradilan Khusus Pemilu |
![]() |
---|
Prabowo Anugerahkan Dua Jenderal Baru Asal Sulsel |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.