Bupati Takalar Daeng Manye Diperiksa KPK Proyek SPBU Pertamina

TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Bupati Takalar Firdaus Daeng Manye diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina.

‎Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Firdaus Daeng Manye diperiksa pada Selasa (5/8/2025).

‎"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," katanya, dalam keterangan tertulis.

‎Saudara Komjen Fadil Imran ini dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pengadaan perangkat Electronic Data Capture (EDC) di seluruh SPBU Pertamina periode 2018–2023.

‎Proyek ini bertujuan memantau distribusi dan penjualan BBM bersubsidi secara real-time.

‎Nilai anggarannya mencapai Rp3,6 triliun.

‎KPK menduga pengadaan tersebut sarat penyimpangan.

‎Salah satu pihak yang terlibat adalah PT PINS Indonesia, anak usaha Telkom Indonesia.

‎Firdaus Daeng Manye pernah menjabat Direktur Utama PT PINS Indonesia pada 2017–2019.

‎Ia diperiksa bersama lima orang lainnya dari berbagai perusahaan swasta yang ikut dalam pengadaan EDC.

‎Mereka adalah David Cheng (PT Sempurna Global Utama), Aris Lestari (PT Pojok Celebes Mandiri), Riatmaja Jamil (PT Jaring Mal Indonesia), Indra Aris Kurniawan (Komisaris PT Jaring Mal Indonesia), dan Suhardi Tjoa (PT Star Global Indonesia).

‎Ironisnya, Daeng Manye kini tengah mengusung visi digitalisasi untuk Takalar melalui RPJMD 2025–2029 bertajuk "Takalar Maju Berdaya Saing Melalui Ekonomi Digital."

‎Visi tersebut kini sedang dibahas oleh DPRD Takalar untuk ditetapkan dalam rencana pembangunan lima tahun ke depan.

‎Namun, dugaan keterlibatan Daeng Manye dalam proyek digitalisasi BBM justru menimbulkan tanda tanya besar soal komitmen antikorupsi di balik visi tersebut.

‎Hingga berita ini ditulis, Daeng Manye belum memberikan tanggapan.

‎Pertanyaan yang dikirimkan Tribun Timur belum dijawab.(*)