Gegara Sulit Dapat BBM, Nelayan di Parepare Jarang Melaut

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE - Sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM), termasuk Kota Parepare.

Kelangkaan ini tidak hanya mempengaruhi pengendara, tapi juga profesi nelayan.

Salah seorang nelayan Lakessi Parepare, Muh Tahir mengatakan, dua pekan terakhir dirinya kesulitan mendapatkan BBM subsidi jenis pertalite.

Dirinya bahkan sering tidak bisa melaut kerana tidak mendapatkan jatah BBM.

"Berpengaruh sekali, kita sering tidak melaut karena tidak dapat," katanya kepada Tribun-Timur.com, Selasa (7/10/2025).

Tahir mengungkapkan, dirinya baru bisa mendapatkan BBM pertalite setelah mengantre lama bersama kendaraan lainnya.

Hal ini lantaran dirinya tidak pernah menerima surat rekomendasi pengambilan BBM subsidi dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) Parepare.

"Biasa pake jerigen, tapi kan kendaraan didahulukan jadi kalau habis, tidak dapat," ungkapnya.

"Tidak ada juga Dinas kasi ki surat beli BBM untuk nelayan. Pernah dulu dapat tapi sekarang tidak mi," lanjutnya.

Tahir membeberkan, perahunya membutuhkan 10 liter BBM untuk sekali berangkat melaut.

Dia pun berharap, Pemkot Parepare memperhatikan kondisi nelayan di tengah kelangkaan BBM ini.

"10 liter per hari. Harapannya agar kami juga diperhatikan, setidaknya kami dapat surat rekomendasi untuk dapat BBM," ucapnya.

Terpisah, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Tengku Muhammad Rum mengutarakan, Pertamina memastikan nelayan, petani, dan UMKM mendapatkan hak atas BBM subsidi sesuai dengan kuotanya dengan menggunakan surat rekomendasi yang dikeluarkan dinas terkait.

"Ini untuk menjaga bahwa kuota yang dimiliki aman dan bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya," ujarnya.

Tengku menjelaskan, penerapan sistem kuota dan verifikasi data penerima subsidi agar benar-benar menyasar masyarakat yang berhak seperti nelayan, petani, dan angkutan umum.

Pertamina juga melibatkan masyarakat melalui edukasi dan kanal pelaporan seperti Call Center 135.

"Kami terus mendorong transformasi tata kelola energi berbasis teknologi dan data untuk mewujudkan sistem subsidi yang efisien, akuntabel, dan berkeadilan sosial," katanya.(*)