Alarm Pendidikan Sulsel Berbunyi Lagi

TRIBUN-TIMUR.COM - Dunia pendidikan Sulawesi Selatan kembali menyuguhkan sesuatu yang terasa tak lazim.

Ketika banyak orang berlomba mengejar jabatan, kini justru beredar kabar sejumlah calon kepala sekolah SMA sederajat di Sulsel memilih mengundurkan diri.

Viral. Menjadi pembicaraan di media sosial.

Mengundang tanda tanya besar.

Ada apa dengan jabatan kepala sekolah? 

Padahal proses seleksi belum bisa disebut ringan.

Pemerintah Provinsi Sulsel sudah membentuk tim pertimbangan.

Para calon telah mengikuti tahapan panjang: Computer Assisted Test (CAT), penilaian kompetensi, hingga wawancara.

Bahkan sebanyak 551 nama calon kepala sekolah telah sampai di meja Gubernur Sulsel untuk tahap akhir penentuan.

Namun di tengah proses itu, justru muncul fenomena tak biasa: calon yang memilih mundur.

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel menyebut pengunduran diri itu hal wajar.

Alasannya: ketidakmampuan memenuhi target kinerja.

Penjelasan itu mungkin benar secara administratif.

Tetapi publik berhak bertanya lebih jauh.

Sebab pengunduran diri massal—jika benar terjadi dalam jumlah besar—tidak pernah bisa dibaca sekadar persoalan personal.

Ini gejala. Dan gejala selalu punya akar.

Bisa jadi para guru mulai melihat jabatan kepala sekolah di Sulsel tidak seperti dulu lagi.

Tidak “sekepala” dulu lagi. Karena lain kepala, lain kebijakan dan keinginan. 

Atau mereka merasa risikonya tinggi. Tekanannya besar.

Sedikit saja salah tata kelola dana BOS, bisa diperiksa.

Sedikit gaduh di sekolah, kepala sekolah disalahkan.

Nilai turun, salah kepala sekolah.

Siswa tawuran, kepala sekolah dipanggil.

Guru bermasalah, kepala sekolah ikut terseret.

Tetapi di sisi lain, ruang geraknya semakin sempit oleh regulasi administratif yang menumpuk.

Jabatan kepala sekolah kini seperti kursi panas.

Diperebutkan, tetapi sekaligus ditakuti.

Dan jika ini benar menjadi fenomena, maka pemerintah tidak boleh buru-buru menyebutnya “hal biasa”.

Karena sekolah bukan kantor biasa. Kepala sekolah bukan sekadar pejabat administratif.

Ia pemimpin moral. Ia pengatur irama sekolah.

Ia orang yang menentukan apakah murid tumbuh dalam budaya belajar yang sehat atau tidak.

Maka jika calon kepala sekolah mulai banyak mundur, sesungguhnya ada alarm yang sedang berbunyi dalam dunia pendidikan kita.

Apalagi Sulsel sedang mencoba menghadirkan sistem seleksi berbasis merit.

Ada CAT. Ada wawancara. Ada sistem digital I-Mut BKN yang disebut menjamin transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi.

Bahkan gubernur telah menyebut tiga ukuran penting: hasil tes akademik, kualitas lulusan siswa ke perguruan tinggi, dan integritas calon.

Semua terdengar ideal.

Tetapi meritokrasi tidak cukup hanya seleksi yang bagus.

Meritokrasi juga harus menghadirkan rasa aman bagi mereka yang terpilih.

Kepala sekolah harus diberi ruang bekerja.

Diperkuat kapasitasnya.

Didampingi ketika menghadapi masalah.

Bukan sekadar dituntut hasil lalu dibiarkan berjalan sendiri.

Karena pendidikan tidak bisa dikelola dengan rasa takut.

Sekolah yang sehat lahir dari pemimpin yang bekerja dengan keberanian, bukan kecemasan.

Pemerintah Provinsi Sulsel tentu patut diapresiasi karena mencoba memperbaiki sistem seleksi kepala sekolah agar lebih objektif.

Tetapi perbaikan tidak boleh berhenti di meja seleksi.

Yang jauh lebih penting adalah memastikan jabatan kepala sekolah kembali menjadi ruang pengabdian yang bermartabat.

Jabatan yang membuat guru terbaik ingin maju, bukan malah memilih mundur. Wassalam.(*)