Korupsi MBG, Mencuri Masa Depan Anak Bangsa

Dr. dr. Rachmat Faisal Syamsu, M.Kes, FISPH, FISCM

Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran UMI Makassar, Kepakaran Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga

SEORANG anak mungkin tidak memahami apa itu korupsi.

Ia tidak mengerti tentang anggaran negara, pengadaan barang, atau tata kelola program.

Yang ia tahu hanyalah rasa lapar, makanan yang tersedia di depannya, dan energi yang ia perlukan untuk belajar dan tumbuh.

Karena itu, ketika program gizi diduga diselewengkan, yang dicuri bukan sekadar uang negara.

Yang dicuri adalah sesuatu yang jauh lebih berharga: masa depan anak-anak Bangsa Indonesia.

Kasus yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional dalam dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tentu masih harus dihormati proses hukumnya.

Baca juga: Penampakan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Pakai Baju Tahanan Kejaksaan dan Tangan Diborgol

Namun di luar aspek hukum, ada pelajaran besar yang perlu direnungkan seluruh rakyat Indonesia.  

Sebagai akademisi gizi, saya memandang bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk perbaikan gizi anak bukanlah belanja biasa. Ia adalah investasi sumber daya manusia.

Gizi Bukan Sekadar Urusan Perut

Banyak orang masih menganggap gizi hanya berkaitan dengan kenyang atau tidak kenyang.

Padahal ilmu gizi modern menunjukkan bahwa kualitas asupan pada masa anak-anak menentukan perkembangan otak, kemampuan belajar, produktivitas saat dewasa, hingga risiko penyakit di masa depan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekurangan gizi pada masa pertumbuhan berhubungan dengan penurunan kemampuan kognitif, prestasi akademik, dan produktivitas ekonomi saat dewasa.

Artinya, ketika seorang anak kehilangan akses terhadap makanan bergizi, yang hilang bukan hanya satu kali makan. Ia bisa kehilangan sebagian potensinya untuk berkembang secara optimal. Karena itu program MBG sebenarnya memiliki makna strategis yang sangat besar.

Program ini dirancang untuk menjangkau puluhan juta anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya sebagai upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia. 

Korupsi Gizi Lebih Sunyi dari Korupsi Infrastruktur

Ketika jalan rusak akibat korupsi, masyarakat dapat langsung melihat lubangnya.

Ketika jembatan roboh, masyarakat dapat langsung menyaksikan dampaknya. Namun korupsi gizi bekerja secara diam-diam.

Dampaknya mungkin baru terlihat bertahun-tahun kemudian: Anak sulit berkonsentrasi, prestasi belajar menurun, produktivitas berkurang, kualitas kesehatan masyarakat melemah.

Karena itulah korupsi pada sektor gizi memiliki dimensi moral yang sangat berat. Ia tidak hanya merugikan negara hari ini, tetapi berpotensi merugikan generasi yang akan memimpin bangsa di masa depan.

Piring Makan Anak Adalah Amanah

Dalam Islam, amanah bukan sekadar jabatan.

Amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dijaga dengan penuh tanggung jawab.

Rasulullah ﷺ bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."

Anak-anak Indonesia mungkin tidak hadir dalam ruang rapat anggaran.

Mereka tidak memiliki kuasa politik.

Mereka tidak mampu membela haknya sendiri.

Karena itulah negara, para pemimpin, akademisi, tenaga kesehatan, dan seluruh masyarakat memiliki kewajiban moral untuk menjaga hak mereka.

Hak untuk tumbuh sehat.

Hak untuk mendapatkan gizi yang layak.

Hak untuk memiliki masa depan yang lebih baik.

Jangan Biarkan Kepercayaan Publik Ikut Runtuh

Kasus ini tidak boleh membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pentingnya program perbaikan gizi.

Yang salah adalah oknum yang menyalahgunakan amanah, bukan tujuan mulia programnya. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan gizi masyarakat.

Upaya menurunkan stunting, memperbaiki kualitas konsumsi pangan, dan meningkatkan kesehatan anak harus tetap berjalan dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel.  

Justru peristiwa ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki sistem, dan memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai ke piring makan anak-anak Indonesia.

Penutup

Jalan yang rusak masih bisa diperbaiki. Gedung yang roboh masih bisa dibangun kembali.

Tetapi masa tumbuh kembang anak yang hilang karena kegagalan pemenuhan gizi tidak selalu dapat dikembalikan. Karena itu, korupsi pada program gizi bukan sekadar kejahatan administrasi.

Ia adalah pengkhianatan terhadap amanah publik. Ia adalah pencurian terhadap hak anak.

Dan dalam banyak hal, ia adalah pencurian terhadap masa depan bangsa itu sendiri.(*)