Bapenda Sebagai Kunci Kapabilitas Kota Makassar

Oleh: Arief Wicaksono

Pusat Studi Desentralisasi dan Kerjasama Global Universitas Bosowa

TRIBUN-TIMUR.COM - Kota Makassar kembali membuktikan diri sebagai kota terdepan di Kawasan Timur Indonesia.

Pada ajang "championships" Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2025, Makassar meraih peringkat pertama tingkat kota wilayah Sulawesi dengan skor sempurna 100 di seluruh aspek penilaian, Proses, Output, dan Outcome. 

Prestasi kota Makassar ini bukan sekadar keberhasilan yang diulang, melainkan puncak dari upaya positif yang dijaga konsisten selama beberapa tahun belakangan ini secara berturut-turut.

Di tahun yang sama, Makassar juga dinobatkan sebagai peraih Golden Trophy TOP Digital Awards 2025 berkat inovasi platform Lontara+.

TP2DD sendiri adalah forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait untuk mendorong inovasi, percepatan, dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan yang diketuai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomi (Kemenko Perekonomian), dengan anggota Bank Indonesia (BI), Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementrian Keuangan (Kemenkeu), dan beberapa Kementrian/Lembaga yang lain.

Namun di balik deretan gelar tersebut, ada yang jauh lebih penting untuk disampaikan, bahwa digitalisasi keuangan di Makassar bukan lagi sekadar program teknologi untuk meraih penghargaan.

Digitalisasi keuangan di Makassar telah bertransformasi menjadi mesin penggerak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan kota dan kesejahteraan warganya.

Rekor PAD dan Ambisi Tahun Depan

Tahun 2025 mencatat babak baru dalam sejarah fiskal Kota Makassar. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar berhasil membukukan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendekati angka Rp 2 Triliun, sebuah capaian yang menempatkan kota ini di jalur yang semakin kokoh dan terdepan di Kawasan Timur Indonesia. 

Realisasi PAD Kota Makassar pada akhir tahun 2025 berhasil mencapai angka Rp 1,9 Triliun.

Dari total capaian tersebut, sektor pajak daerah menyumbang realisasi terbesar yakni sekitar Rp 1,74 Triliun atau 93 persen dari total target, Rp 2,1 Triliun (Bapenda Kota Makassar, 2026).

Bila dibandingkan dengan Kota Balikpapan (PAD Rp 1,2 Triliun), Kota Manado (PAD Rp 484,4 Miliar), Kota Ambon (PAD Rp 214,9 Miliar), dan Kota Jayapura (PAD Rp 292,89 Miliar), Kota Makassar memimpin di depan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi utama di Kawasan Timur Indonesia (KTI), jauh melampaui capaian kota-kota besar lainnya di wilayah tersebut.

Lompatan jauh kedepan ini tidak bisa tercapai bila tidak terjadi kolaborasi yang baik antara digitalisasi sebagai sebuah ide, dengan realitas koordinatif yang diupayakan secara bersama-sama.

Kota Makassar memiliki potensi yang besar karena telah memiliki inovasi berupa digitalisasi sistem pendapatan daerah dengan hadirnya Pakinta.

Disisi lain, hadir pula Lontara+ sebagai sebuah inovasi super platform Kota Makassar, yang telah banyak mendapatkan perhatian publik akhir-akhir ini.

Kolaborasi antara keduanya, dapat disebut sebagai pengungkit utama pembangunan Kota Makassar, dimana Pakinta mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah secara internal, sementara Lontara+ membuka akses layanan perpajakan langsung ke tangan warga.

Kolaborasi dua sistem inilah yang perlahan menutup kesenjangan antara potensi pendapatan yang dimiliki kota dengan realisasi yang berhasil dikumpulkan. 

Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Publik

Integrasi antara Pakinta dan Lontara+ juga membawa dimensi baru dalam hal transparansi. Wajib pajak kini dapat memantau status pembayaran mereka secara langsung dan real-time, tanpa harus menunggu konfirmasi manual atau mendatangi kantor pelayanan.

Di sisi pemerintah, data pembayaran yang tersentralisasi membuat proses audit dan pengawasan menjadi lebih akuntabel, sekaligus meminimalkan potensi kebocoran yang selama ini menjadi tantangan dalam tata kelola pajak daerah.

Kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan pun perlahan tumbuh. Ketika proses pembayaran menjadi lebih mudah, transparan, dan terintegrasi dengan layanan yang digunakan sehari-hari, literasi pajak masyarakat meningkat secara organik.

Wajib pajak tidak lagi memandang kewajiban perpajakan sebagai beban birokratis yang menyulitkan, melainkan sebagai bagian dari rutinitas digital yang sederhana dan terpercaya.

Sinergi dalam Satu Ekosistem

Di level kelembagaan, dampak digitalisasi dirasakan jauh lebih luas. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat terhubung dalam satu ekosistem digital yang sama, mendukung visi besar Makassar sebagai "Smart City" yang sesungguhnya.

Integrasi data antar sistem dapat mengalir lebih kuat, termasuk dengan integrasi dengan perbankan dimana Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) berada dan berbagai platform eksternal, sehingga sinergi antar OPD bukan lagi hanya sekedar cita-cita, tetapi akan menjadi kenyataan operasional yang berjalan setiap hari.

Lebih dari itu, platform ini juga dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. UMKM, warga di kawasan pinggiran, hingga mereka yang akses digitalnya masih terbatas, semuanya dapat menikmati layanan publik melalui satu pintu masuk yang sama.

Inklusivitas bukan lagi sekadar slogan dalam dokumen perencanaan daerah, tapi perlahan akan menjadi prinsip yang tertanam dalam bangunan sistem digitalisasi perkotaan secara keseluruhan.

Digitalisasi sebagai Strategi Pembangunan Kapabilitas Kota

Untuk memahami mengapa transformasi digital Makassar memiliki signifikansi yang melampaui urusan teknis dan perpajakan semata, penting untuk membacanya dalam kerangka strategi pembangunan ekonomi yang lebih luas.

Ricardo Hausmann, Guru Besar Ekonomi di Harvard Kennedy School yang dikenal melalui Economic Complexity Index, menawarkan perspektif yang sangat relevan untuk konteks ini.

Hausmann menegaskan bahwa dalam strategi pertumbuhan ekonomi, pertanyaan terpenting bukan sektor mana yang memberikan nilai tambah tinggi, apakah manufaktur yang lebih unggul dari jasa, atau apakah hilirisasi yang lebih baik dari komoditas.

Yang sesungguhnya menentukan adalah, apakah suatu negara mampu membangun kapabilitas yang terus berkembang dan saling terhubung satu sama lain?

Ia mencontohkan bagaimana Jepang memulai industrialisasinya dari tekstil, sektor yang tampak sederhana.

Namun dari industri tekstil itulah tumbuh kapabilitas rekayasa mesin yang kemudian melahirkan Toyota.

Kisah serupa datang dari negara-negara Nordik seperti Finlandia dan Swedia yang industrinya dulu bertumpu pada hutan, kayu, pulp, dan kertas.

Dari industri yang tampak konvensional itu, tumbuh kemampuan engineering, manufaktur, kimia, dan riset.

Nokia, yang dulu adalah raksasa telekomunikasi global, bahkan berawal dari industri pulp dan kertas, sebelum akhirnya memimpin revolusi teknologi komunikasi dunia.

Hausmann juga menepis dikotomi yang selama ini lazim antara manufaktur dan jasa.

Sektor manufaktur dengan produktivitas tertinggi justru adalah yang paling intensif terhadap layanan jasa, sebuah fenomena yang ia sebut sebagai "servicification".

Artinya, batas yang dulu tegas  antara manufaktur dan jasa, kini menjadi semakin kabur.

Dari fenomena itu, dapat disimpulkan bahwa yang penting bukan kategorisasinya, melainkan kompleksitas kapabilitas yang dikandungnya.

Dalam konteks Kota Makassar, kerangka Hausmann ini memberi pemaknaan baru terhadap upaya digitalisasi pemerintahan.

Lontara+ dan Pakinta bukan sekadar alat pemungut pajak yang lebih efisien saja, tetapi sudah menjadi sebuah proses pembangunan kapabilitas institusional, dimana kemampuan Kota mengelola data, mengintegrasikan layanan lintas sektor, membangun kepercayaan publik terhadap sistem digital, dan mengoperasikan ekosistem governance yang kompleks secara real-time, adalah sebuah keniscayaan.

Kapabilitas-kapabilitas inilah yang membentuk fondasi bagi lompatan ekonomi yang lebih besar di masa mendatang.

Jika Finlandia membangun Nokia dari kapabilitas industri berbasis hutan, atau Jepang membangun Toyota dari industri textil, maka Kota Makassar berpotensi membangun ekosistem "government technology" dari kapabilitas "digital governance" yang kini sedang dibangun.

Dari yang awalnya  pengguna teknologi, Kota Makassar dapat bertransisi menjadi produsen dan eksportir dengan smart city model, bagi kota-kota lain di Kawasan Timur Indonesia.

Tantangan yang Tidak Bisa Diabaikan

Di balik upaya dan pencapaian yang telah dilakukan, tantangan nyata tetap menanti. Perluasan jangkauan layanan digital ke wilayah "blankspot" masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Aspek outcome digitalisasi, yakni dampak konkret terhadap peningkatan kualitas hidup warga, perlu terus ditingkatkan, tidak hanya berhenti pada capaian teknis.

Keamanan siber juga akhirnya akan menjadi kebutuhan yang semakin mendesak seiring dengan meluasnya ekosistem digital. Dan yang tidak kalah krusial, celah potensi pajak pada sektor PBB-P2 dan PKB masih memiliki ruang optimalisasi yang besar.

Dalam kerangka Hausmann, tantangan-tantangan ini adalah sebuah ujian, apakah kapabilitas yang dibangun telah cukup kuat untuk berkembang dan beradaptasi, atau tidak.

Setiap gap yang berhasil ditutup adalah bukti bahwa kapabilitas institusional kota semakin kompleks, namun sekaligus matang.

Digitalisasi yang diinisiasi oleh Bapenda Makassar bukan lagi wacana masa depan, tapi sudah menjadi realitas yang sedang berjalan, terus diperkuat, dan terus dibuktikan.

Kapabilitas yang dibangun hari ini, harus bisa dijadikan pijakan untuk lompatan berikutnya. Perjalanan Makassar menuju kota yang tidak hanya unggul secara digital, tetapi juga semakin kompleks, produktif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional, akan menjadi lebih mudah.

Bagi warga Kota Makassar, peran kita semua pun tidak kalah penting. Mengunduh dan menggunakan, memanfaatkan fitur Pakinta dan Lontara+ untuk keperluan membayar pajak tepat waktu, dan menjadi bagian aktif dari ekosistem digital kota adalah kontribusi nyata yang turut menentukan arah pembangunan kota.