B50 Bukan Hanya soal Energi Terbarukan, tapi Juga soal Hilirisasi Sawit

Artinya, secara infrastruktur dan ketersediaan bahan baku, kita sudah sangat siap.

Tantangan

Namun, di balik optimisme ini, kita harus jujur pada tantangan yang membentang.

Hilirisasi B50 tidak boleh menciptakan "benturan" antara kebutuhan energi dan kebutuhan pangan (minyak goreng). Kebijakan ini harus mampu menyeimbangkan aspek energi, pangan, fiskal, dan yang paling krusial: kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Jangan lupa, sawit adalah ekonomi kerakyatan. Sebanyak 42 persen dari total 16,38 juta hektar kebun sawit di Indonesia dikuasai oleh petani kecil.

Di sinilah titik krusialnya.

Hilirisasi di hilir harus dibarengi dengan pembenahan di hulu.

Kita tidak bisa bicara B50 yang berkelanjutan jika program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di tingkat hulu masih terseok-seok dan belum mencapai target.

Keadilan kebijakan diukur dari sejauh mana petani sawit mendapatkan dukungan sarana dan prasarana (Sarpras) yang layak.

B50 harus menjadi berkah bagi petani, bukan sekadar angka di laporan statistik kementerian.

B50 adalah jalan ninja Indonesia menuju kedaulatan.

Namun, agar kebijakan ini adil dan berkelanjutan, pemerintah harus memastikan pengelolaan hulu yang kuat dan inklusif.

Kita butuh integrasi yang harmonis antara kepentingan industri besar dengan kesejahteraan pekebun rakyat.

Jika hulu dibenahi dengan serius melalui percepatan PSR dan penguatan kelembagaan petani, maka B50 bukan hanya akan menerangi mesin-mesin industri kita, tetapi juga akan menyalakan api kesejahteraan di dapur-dapur petani sawit dari Aceh hingga Papua.(*)