Mubes dan Ujian Integritas IKA Unhas

Oleh: Asri Tadda
Alumni Unhas Angkatan 99

TRIBUN-TIMUR.COM - Jika tak ada aral melintang, organisasi Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) akan menggelar Musyawarah Besar (MUBES) pada 1-3 Mei 2026 di Hotel Four Points by Sheraton Makassar.

Jelang forum tertinggi organisasi alumni kampus merah ini, saya sempatkan membaca kembali Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKA Unhas.

Rasanya ibarat membuka sebuah cermin besar.

Dari sini, bukan hanya terlihat wajah organisasi saat ini, tetapi juga memeriksa apakah ia masih setia pada ruh yang melahirkannya.

Mukadimah AD/ART IKA Unhas dengan tegas menempatkan alumni sebagai “pelopor dan pandu-pandu bangsa”—sebuah frasa yang tidak ringan.

Ia menuntut keberanian moral, kepekaan sosial, sekaligus kapasitas intelektual.

Alumni tidak sekadar menjadi jejaring sosial pasca kampus, tetapi mitra strategis almamater dan bagian dari kekuatan kebangsaan.

Namun, dalam praktiknya, organisasi alumni kerap terjebak pada rutinitas seremonial atau bahkan tarik-menarik kepentingan.

Di titik inilah MUBES IKA unhas menjadi penting, bukan hanya forum memilih sosok Ketua Umum, tetapi sebagai ruang untuk menguji kembali apakah IKA Unhas masih berjalan di rel pengabdian atau mulai bergeser menjadi arena politik kekuasaan.

Antara Kekeluargaan dan Profesionalisme

IKA Unhas secara eksplisit menyebut dirinya berasas kekeluargaan, gotong royong, kolaboratif, dan inklusif.

Ini adalah kekuatan sekaligus potensi kelemahan.

Kekeluargaan bisa menjadi energi perekat yang luar biasa.

Tetapi tanpa tata kelola yang profesional, ia juga bisa berubah menjadi eksklusivitas, bahkan oligarki kecil.

Di sisi lain, AD/ART juga menekankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan keuangan dan organisasi.

Di sinilah keseimbangan sekali lagi diuji. Apakah IKA Unhas mampu menjadi “keluarga besar” yang hangat, sekaligus institusi yang modern, terbuka, dan akuntabel?

Salah satu poin paling krusial dalam AD/ART adalah penegasan bahwa kedaulatan tertinggi organisasi berada di forum MUBES.

Ini bukan sekadar norma prosedural, melainkan prinsip demokrasi internal dimana kepemimpinan bukan hak segelintir elite, kebijakan bukan monopoli pengurus dan arah organisasi harus ditentukan secara kolektif.

Pertanyaannya adalah, apakah selama ini MUBES IKA Unhas benar-benar menjadi ruang deliberasi yang hidup? Atau hanya formalitas legitimasi dari proses yang sudah “dikunci” sebelumnya? Jika MUBES kehilangan substansi, maka yang hilang bukan sekadar forum—tetapi legitimasi moral organisasi itu sendiri.

Butuh Implementasi

Secara normatif, AD/ART IKA UNHAS sebenarnya sudah sangat komprehensif: Konstitusi ini memuat pengaturan struktur organisasi berlapis dari pusat hingga daerah, mennetukan mekanisme musyawarah berjenjang, menyebutkan sistem pengawasan melalui Dewan Kehormatan serta adanya opsi demokratis dalam pemilihan (termasuk One Man One Vote/OMOV).

Bahkan, ruang adaptasi terhadap perkembangan zaman sudah diantisipasi, seperti mekanisme musyawarah daring dalam kondisi tertentu.

Artinya, problem utama bukan pada kekurangan aturan, melainkan pada implementasi dan konsistensi.

AD/ART IKA Unhas juga menegaskan bahwa alumni memiliki tanggung jawab sosial untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan berkontribusi pada pembangunan.

Ini menarik, karena menempatkan IKA Unhas bukan hanya sebagai organisasi internal, tetapi juga aktor sosial.

Dalam konteks hari ini—di tengah krisis kepercayaan publik, ketimpangan sosial, dan tantangan pembangunan—peran ini justru semakin relevan.

Pertanyaannya adalah, apakah IKA Unhas sudah tampil sebagai kekuatan sosial yang signifikan, atau masih lebih banyak berkutat pada urusan internal?

MUBES sebagai Titik Balik

MUBES IKA Unhas yang akan datang seharusnya tidak hanya berhenti pada siapa yang terpilih menjadi Ketum PP IKA Unhas saja.

Lebih dari itu, ia harus menjawab beberapa pertanyaan mendasar, diantaranya mau dibawa ke mana IKA Unhas ke depan?

Apakah tetap sebagai organisasi simbolik, atau menjelma sebagai kekuatan sosial yang nyata?

Apakah akan inklusif, atau justru semakin elitis?

Karena sejatinya, organisasi sebesar IKA Unhas tidak pernah kekurangan sumber daya.

Yang sering kurang adalah arah, konsistensi, dan keberanian untuk berbenah.

Pada akhirnya, AD/ART IKA Unhas bukanlah sekadar dokumen hukum dan konstitusi organisasi.

Ia adalah “janji kolektif” para alumni kepada almamater, kepada masyarakat, dan kepada dirinya sendiri.

Dan MUBES adalah momentum untuk memperbarui janji itu. Bukan sekadar memilih pemimpin baru, tetapi memastikan bahwa IKA Unhas tetap setia pada cita-cita awalnya untuk menjadi pelopor, bukan penonton; menjadi solusi atas masalah yang ada, bukan bagian dari masalah bangsa ini.(*)