Save Our Planet: Ditengah Rapuhnya Gencatan Senjata

Repleksi Peringatan Hari Bumi 22 April
Oleh: Djusdil Akrim
Praktisi Industri dan Pemerhati Lingkungan

TRIBUN-TIMUR.COM - Bumi tempat kita berpijak, adalah sebuah ekosistem global yang sejatinya menjadi milik kita semua yang hidup diatas planet ini.

Persamaan hak azazi manusia (HAM) bukan sebatas legitimasi.

Tapi memang harus dijunjung tinggi oleh setiap bangsa yang menghormati dan mengklaim diri memiliki peradaban.

Karenanya istilah dominasi, hegemoni atau “super power”, sebenarnya tidak pantas ada ruang setapak pun dimuka bumi ini.

Tapi sejarah mencatat praktik-praktik kolonialisme sudah ada sejak Abad ke 17 bahkan jauh sebelumnya.

Namun puncaknya setelah pecah Perang Dunia terjadi.

Naluri saling menguasai, menindas bahkan membunuh serta menjadikan warga sipil menjadi obyek.

Berwujud sebagai martil hidup dipertontonkan tanpa rasa kemanusiaan.

Kini sejarah itu terus berulang dan berulang.

Nilai-nilai humanisme hanya ada diruang diskusi publik atau dalam narasi pasal-pasal kemanusiaan yang kehilangan taji.

Sejalan dengan peringatan Hari Bumi yang diperingati setiap tanggal 22 April.

Perlu ada renungan dan repleksi sejenak tentang eksistensi kita sebagai mahluk di planet yang bernama BUMI ini.

Perspektif Human Ecology

Berdasarkan perspektif human ecology, bahwa pakta konflik geopolitik hari ini adalah wujud tarik-menarik antara model ekstraktif lama versus tuntutan keberlanjutan.

Konflik bukan hanya soal batas negara, tapi soal siapa yang mengontrol hubungan manusia dengan alam – energi, air, tanah, pangan.

Dan korban atau aktornya bukan cuma manusia, tapi juga ekosistem.

Laporan Global Peace Index 2025 & Ecological Threat Report 2025 menyebut perdamaian global menurun karena kombinasi: ketegangan geopolitik berupa militerisasi dan rapuhnya ekonomi serta ancaman ekologi seperti kelangkaan air, pangan, dan cuaca ekstrem.

Daerah dengan musim hujan-kering ekstrem cenderung punya angka kematian akibat konflik lebih tinggi.

Selanjutnya Proyek Ecologies of Violence menunjukkan bahwa perang menciptakan “keterkaitan” manusia dan non-manusia yang bertahan lama: tanah tercemar, logam, racun, air, udara, ideologi.

Ini jadi slow violence yang merusak lingkungan dan memperparah konflik sosial-politik.

Jadi damai tidak bisa dicapai hanya dengan gencatan senjata, tapi juga pemulihan ekosistem.

Pada puncaknya kita diperhadapkan pada situasi bahwa konflik geopolitik equivalen dengan konflik ekologi sosial.

Pakta konflik seperti perang Rusia-Ukraina, ketegangan Laut China Selatan, atau konflik di Timur Tengah sekarang punya dimensi ekologi yang kuat.

Political ecology & “Gramscian political ecology” menyebut ini transition conflicts – perebutan hegemoni di ranah hubungan masyarakat-alam saat krisis ekologi terjadi.

Sebagai contoh nyata konflik Energi dan pangan memicu Perang Rusia-Ukraina, dimana ekspor gandum dan pupuk terganggu.

Akibatnya krisis pangan di Afrika & Amerika Latin, yang tentu lalu memicu ketidakstabilan sosial-politik.

Sedangkan konflik Air dan migrasi berupa degradasi sumber air dan runtuhnya model agraria berbasis minyak jadi faktor struktural perang Suriah, lalu memicu migrasi besar. 

Fenomena “The Kings” sebagai Malapetaka

Urgensi hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan alam dan sosialnya. Merupakan suatu keniscayaan.

Jadi kalau dikaitkan dengan pakta konflik geopolitik saat ini, dari perspektif human ecology sebelumnya.

Melihat konflik bukan cuma soal militer atau politik, tapi juga soal “ekosistem” yang lebih luas: tanah, air, pangan, energi, migran, ideologi, dan makhluk non-manusia lainnya.

Fenomena human behavior yang menjadi trending topik adalah “No Kings”, sebuah issue dalam beberapa pekan terakhir terkait pasca invasi Amerika Serikat bersama kroninya ke wilayah territorial Iran pada akhir Februari yang lalu.

Gerakan protes yang muncul di Amerika Serikat, menentang arah kebijakan pemerintahan Donald Trump dan menyerukan pengakhiran kekuasaan otoriter.

Gerakan ini didasarkan pada prinsip bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, bukan dari seorang pemimpin yang bertindak seperti raja.

Kondisi ini diresponse berbagai lapisan di seluruh dunia, mulai dari benua Eropa hingga di daratan Asia meski dalam hubungan relasi yang berbeda.

Gerakan tersebut dipandang sebagai peringatan tentang bahaya polarisasi dan simplifikasi dalam politik, serta pentingnya literasi politik dan etika diskursus dalam demokrasi.

Fenomena sosial ini patut diwaspadai karena pengaruh manipulasi digital dan algoritma media sosial bisa menambah rumit eskalasi.

Tapi kembali ke moral sang Pemimpin Negara tersebut, karena dia yang menentukan arah kebijakan pemerintahannya.

Menjelang Hari Bumi menjadi saksi potret sosok profile manusia bernama Donald Trump dan Netanyahu.

Sebagai sumber malapetaka yang penuh ambisi “kebiadaban” berupa genocida entitas bangsa dan pemusnahan terhadap sebuah peradaban.

Hanya dua yang bisa menghentikan sepak terjang mereka adalah Tuhan Yang Maha Kuasa dan Rakyatnya sendiri, yang sadar terbangun dari mimpi panjang yang tak berujung.

Semoga peringatan kecil ini, bisa berdampak besar bagi penduduk bumi. Allahu Alam bi syawab.(*)