Pemilihan Rektor di Bawah Bayang Legitimasi Etis Semu

Andika Wahyudi Gani

Dosen Prodi Hukum Bisnis UNM

Peneliti Pusat Kajian dan Bantuan Hukum (Puskabakum) FIS-H UNM 

TRIBUN-TIMUR.COM- Setelah mengalami turbulensi kepemimpinan, kini Universitas Negeri Makassar (UNM) kembali menghadapi ujian penting: pemilihan rektor. 

Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia Timur, UNM berada pada titik krusial. Titik dimana ketepatan arah kebijakan strategis menjadi niscaya. Dalam konteks pemilihan rektor, hal ini harus dimaknai sebagai ikhtiar dalam mengawal kualitas proses dan hasil. 

Sejumlah masalah masih menggerogoti proses pemilihan rektor. Masalah yang tidak hanya dihadapi oleh UNM tapi telah menjadi masalah bersama di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia.

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius adalah keberadaan transaksi kepentingan yang berlangsung  implisit namun diperagakan secara masif. Situasi ini menyebabkan ruang sebagai ajang memantaskan diri mengalami defisit etis. 

Tak jarang pula hasil dari kontestasi menunjukkan bahwa aturan dipatuhi, prosedur berjalan, tetapi tujuan normatif dan rasionalitas publik tidak tercapai. Inilah gejala awal dari legitimasi etis semu.

Baca juga: Tingkatkan Kreativitas Guru, Mahasiswa AjarMi UNM Gelar Workshop Modul Digital di SMAN 8 Makassar

Fenomena legitimasi etis semu sebagai suatu gejala yang berulang dalam proses pemilihan rektor di berbagai PTN di Indonesia, dapat dikenali dalam beberapa dimensi berikut:

Rekam Jejak sebagai Ukuran Objektif

Pada dimensi substantif, seorang pemimpin akademik sejatinya tidak lahir secara instan dalam ruang kosong. Ia ditempa oleh pengalaman pengabdian, refleksi intelektual serta keteladanan yang konsisten.

Rekam jejak laiknya menjadi ukuran objektif untuk membedakan pemimpin yang tumbuh dari dedikasi akademik, alih-alih hanya menjadi “penumpang momentum”. Hal ini diperkuat oleh riset Sari Iswanti dan Wagito (2024) dengan metode Simple Additive Weighting (SAW) serta Nadira Cahya Utami Rusli dkk. (2018) dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

Penelitian tersebut mengonfirmasi bahwa rekam jejak merupakan kriteria dengan prioritas tertinggi dalam pemilihan rektor. Pendekatan penelitian tersebut menegaskan bahwa kualitas kandidat dapat dinilai secara sistematis dan terukur, berbeda dengan praktik patronase yang menempatkan loyalitas di atas kapasitas. Maka dari itu, sangat penting untuk segera mengaktifkan “alarm kewaspadaan” terhadap elit patronase. 

Dalam banyak kontestasi, elit ini kerap aktif membangun jejaring pengaruh di sekitar pemilik suara demi mengamankan posisinya dalam konfigurasi kekuasaan. Sayangnya tidak disertai kapasitas yang mumpuni. Fenomena ini dapat dibaca melalui gagasan Pierre Bourdieu (1989) tentang manipulasi simbolik, yakni suatu usaha membangun citra, kedekatan, dan reputasi tanpa fondasi akademik yang sahih. 

Harus disadari inisiatif individu tidak hadir serta-merta. Ia tumbuh dari sikap permisif sistem yang cenderung membiarkan praktik patronase berlangsung dan direproduksi. Proses ini pada akhirnya melahirkan kepemimpinan yang bercorak oportunis, sementara warna integritas-nya kian pudar. 

Pemimpin yang demikian bisa jadi hanya fasih bernegosiasi, tetapi sering kali rapuh dalam menjaga nilai. Hal ini berdampak pada kebijakan yang diambil rentan pada praktik balas budi atau bahkan balas dendam. Pada titik inilah legitimasi dimaknai hanya sebagai konstruksi semu yang dibentuk oleh relasi kuasa semata.

Senat dan Menteri: Ujian Etika Pemilik Suara