Bukan Makar Tetapi Keadilan

Gaji dan tunjangan DPR yang mencapai ratusan juta tersebut ditambah lagi dengan perilaku hedonis wakil rakyat dengan joget-jogetnya itu justru menimbulkan kecemburuan sosial.

Sudah rakyat susah akibat PHK, pengangguran, pajak bumi dan bangunan yang naik ratusan persen, menambah gaduh suasana kebathinan masyarakat.

Psikolog perkotaan seringkali menyebut bahwa masyarakat yang sedang resah dan gundah kelana sangat gampang disulut emosinya dan amat gampang melibatkan diri dalam kerusuhan.

Kasus-kasus hukum dan korupsi yang semakin menggurita, juga salah satu faktor mengapa rakyat begitu gampang disulut emosinya dan begitu mudah melibatkan diri dalam kerusuhan.  

Tentu kita masih ingat kasus mega korupsi Pertamina yang merugikan negara secara pantastis  968,5 Triliun.

Kasus PT. Timah, yang merugikan negara 300 Triliun, Kasus  BLBI yang merugikan negara sebesar 138 Triliun, Kasus Duta Palma yang merugikan negara 78 Triliun, Kasus PT.TPPI yang merugikan negara 37,7 Triliun.

Kasus  PT. Asabri, yang merugikan negara 22 Triliun, Kasus PT. Jiwasraya, yang merugikan negara 17 Triliun, Kasus  Kemensos yang merugikan negara sebesar 17 Triliun, Kasus  Sawit CPO, yang merugikan negara 12 Trilun, kasus Garuda Indonesia yang merugikan negara 9 Triliun, Kasus  BTS Kominfo yang merugikan negara 8 Trilun, selanjutnya kasus Bank Senturi, yang merugikan negara  7 Triliun.

Kasus-kasus Megara korupsi yang disebut Liga korupsi Indonesia ini menggambarkan betapa massif dan besarnya kasus korupsi di Indonesia, ini belum termasuk korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat di daerah.

Ketimpangan sosial sebagai turunan ketidakadilan, ditambah dengan kasus-kasus korupsi, sesungguhnya inilah subtansi permasalahan, bukan soal makar.

Dengan begitu solusi yang paling strategis, baik jangka pendek maupun jangka panjang adalah dibidang ekonomi, dimana pemerintah harus secepatnya menyiapkan lapangan kerja melalui pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

Penegakan hukum, terutama para koruptor harus secepatnya diadili dan diberi efek jerah.

Kita berharap mudah-mudahan pemerintah menyadari ini semua sehingga membuat kebijakan sebagai solusi permasalahan benar-benar kena sasaran . Semoga.