Chaidir Syam Ngutang Rp100 Miliar ke BUMN, Alasan Dipakai Atasi Krisis Air Bersih di Maros

Selain itu, Pemkab Maros meminta Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) normalisasi sungai yang tak dikeruk selama 15 tahun.

“Tinggal membuat surat untuk itu,” ujarnya.

Muetazim mengingatkan setiap developer wajib membangun saluran induk sebelum mengembangkan kawasan.

Namun aturan itu sering diabaikan.

“Tapi ini mereka abaikan. Harusnya dibuang ke sungai, tapi mereka buang ke tempat lain,” pungkasnya.

PPK OP IV BBWSPJ, Leo Arbi, menegaskan banjir Moncongloe bukan akibat luapan sungai.

“Murni karena tidak ada saluran drainase yang memadai yang menghubungkan ke sungai,” tegasnya.

Leo menyebut pihak balai hanya bisa memberi rekomendasi pembangunan saluran induk.

Untuk normalisasi, masih perlu kajian apakah terjadi sedimentasi.

Sebagai tindakan awal, BBWSPJ menangani penyumbatan di Sungai Pammanjengan.

“Jembatan itu banyak terdapat batang pohon yang tersangkut,” ujarnya.

Camat Moncongloe, Suhartini, menekankan perlunya langkah cepat untuk meringankan beban masyarakat.

“Agar warga cepat terselesaikan masalahnya, misalnya bantuan, karena kasihan warga,” katanya.

Sekitar 500 KK terdampak banjir di Desa Moncongloe dan 800 KK di Moncongloe Lappara.

Total 1.300 KK. 

Dari jumlah itu, 300 KK mengungsi.

Suhartini mengingatkan warga tetap waspada karena air mudah naik meski hujan hanya beberapa menit.

Dari lima desa di Moncongloe, hanya Desa Bontomarannu yang aman.

“Hanya Bontomarannu yang aman. Paling parah itu Desa Moncongloe, Bonto Bunga, Lappara. Di sana banyak sekali perumahan,” ujarnya. (*)