Chaidir Syam Ngutang Rp100 Miliar ke BUMN, Alasan Dipakai Atasi Krisis Air Bersih di Maros

TRIBUN-TIMUR.COM – Pemerintah Kabupaten Maros mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp100 miliar.

Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mempercepat penuntasan krisis air bersih kini meluas di berbagai wilayah.

Bupati Maros, Chaidir Syam, mengatakan pinjaman untuk penguatan infrastruktur air bersih melalui peningkatan kapasitas instalasi pengolahan milik PDAM.

Menurutnya, persoalan air bersih tidak lagi hanya terjadi di pesisir.

Tetapi sudah merambah kawasan padat penduduk dan daerah penyangga perkotaan.

Wilayah seperti Moncongloe, Mandai, dan Marusu menjadi contoh daerah terdampak.

Seiring pesatnya pembangunan perumahan baru dan pertumbuhan kawasan industri.

“Kebutuhan air bersih sekarang ini sangat mendesak. Ini bukan sekadar urusan teknis, tapi menyangkut hak dasar masyarakat,” kata Chaidir via WhatsApp, Minggu (23/11/2025).

Ia menegaskan pengajuan pinjaman telah melalui perhitungan matang dan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, investasi di sektor air bersih akan menjadi langkah strategis jangka panjang.

“Kalau jaringan dan layanan PDAM optimal, keuntungan ke depan bisa digunakan untuk membayar kembali pinjaman daerah ini,” terangnya.

Saat ini, usulan pinjaman masih dalam tahap penilaian PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI melalui penyusunan Feasibility Study (FS) mencakup aspek teknis, finansial, dan keberlanjutan proyek.

Sarana Multi Infrastruktur adalah BUMN dikelola Kementrian Keuangan fokus membiayai pembangunan infrastruktur nasional. 

Fokus peningkatan layanan air bersih diarahkan pada tiga instalasi pengolahan air, yakni IPA Bantimurung, IPA Pattontongan, dan IPA Tanralili. 

Penguatan kapasitas di tiga titik tersebut diharapkan mampu meningkatkan distribusi air bersih secara merata dan berkelanjutan ke seluruh wilayah Maros.

Chaidir menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen serius menyelesaikan persoalan air bersih selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.

“Kami ingin memastikan seluruh masyarakat Maros mendapatkan akses air bersih yang layak. Ini kebutuhan mendasar seiring pertumbuhan wilayah,” tutupnya.

Anggota DPRD Maros, Arie Anugerah, memaparkan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam Ranperda APBD awalnya sebesar Rp1,398 triliun dan bertambah Rp2,5 miliar selama pembahasan.

Total menjadi Rp1,400 triliun. 

Jumlah ini menurun dibandingkan APBD 2025 tercatat Rp1,6 triliun.

Pendapatan tersebut terdiri dari PAD Rp375,9 miliar dan Pendapatan Transfer Rp1,024 triliun.

Komponen PAD mencakup Pajak Daerah Rp242,4 miliar.

Retribusi Rp23,6 miliar.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp11 miliar.

Lain-lain PAD yang Sah Rp98,7 miliar.

Belanja Daerah 2026 juga mengalami perubahan.

Anggaran belanja sebelum pembahasan Rp1,496 triliun bertambah Rp2,5 miliar sehingga total menjadi Rp1,499 triliun.

Belanja Operasi turun dari Rp1,115 triliun menjadi Rp1,103 triliun.

Sedangkan Belanja Modal naik dari Rp229,3 miliar menjadi Rp248,6 miliar.

Selain itu, Belanja Tidak Terduga dicatat Rp7 miliar dan Belanja Transfer Rp139,4 miliar.

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2026 sebesar Rp100 miliar berasal dari rencana pinjaman daerah.

Pengeluaran Pembiayaan Rp1,5 miliar dialokasikan untuk cicilan pokok utang jatuh tempo.

Pembiayaan Netto tercatat Rp98,5 miliar. 

Wilayah sasaran Pembangunan Banjir

Penanganan banjir di Kecamatan Moncongloe, Kabupatenmu Maros, Sulawesi Selatan  akan dipercepat.

Hal itu dilakukan setelah genangan tak kunjung surut selama sepekan.

Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, memimpin rapat koordinasi di ruang kerjanya, Kompleks Kantor Bupati Maros, Kecamatan Turikale, Rabu (19/11/2025).

Ia menyoroti buruknya sistem drainase sebagai penyebab utama banjir berkepanjangan.

Mantan Kadis PU Maros itu menegaskan pembangunan saluran induk menjadi solusi prioritas.

Namun, jalurnya berada di kawasan milik pengembang sehingga membutuhkan komitmen developer.

“Di situ kita minta kerja sama developer untuk berkorban terkait rencana pembuatan drainase,” katanya.

Pemkab menyiapkan langkah jangka pendek sambil menunggu saluran induk dibangun.

Dalam waktu dekat, seluruh developer perumahan akan dipanggil untuk membahas percepatan penanganan.

“Bagaimana nanti kita bertemu developer, kita akan panggil dalam waktu dekat,” tegasnya.

Baca juga: 67 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Maros, Mayoritas Pelaku Orang Terdekat

Selain itu, Pemkab Maros meminta Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) normalisasi sungai yang tak dikeruk selama 15 tahun.

“Tinggal membuat surat untuk itu,” ujarnya.

Muetazim mengingatkan setiap developer wajib membangun saluran induk sebelum mengembangkan kawasan.

Namun aturan itu sering diabaikan.

“Tapi ini mereka abaikan. Harusnya dibuang ke sungai, tapi mereka buang ke tempat lain,” pungkasnya.

PPK OP IV BBWSPJ, Leo Arbi, menegaskan banjir Moncongloe bukan akibat luapan sungai.

“Murni karena tidak ada saluran drainase yang memadai yang menghubungkan ke sungai,” tegasnya.

Leo menyebut pihak balai hanya bisa memberi rekomendasi pembangunan saluran induk.

Untuk normalisasi, masih perlu kajian apakah terjadi sedimentasi.

Sebagai tindakan awal, BBWSPJ menangani penyumbatan di Sungai Pammanjengan.

“Jembatan itu banyak terdapat batang pohon yang tersangkut,” ujarnya.

Camat Moncongloe, Suhartini, menekankan perlunya langkah cepat untuk meringankan beban masyarakat.

“Agar warga cepat terselesaikan masalahnya, misalnya bantuan, karena kasihan warga,” katanya.

Sekitar 500 KK terdampak banjir di Desa Moncongloe dan 800 KK di Moncongloe Lappara.

Total 1.300 KK. 

Dari jumlah itu, 300 KK mengungsi.

Suhartini mengingatkan warga tetap waspada karena air mudah naik meski hujan hanya beberapa menit.

Dari lima desa di Moncongloe, hanya Desa Bontomarannu yang aman.

“Hanya Bontomarannu yang aman. Paling parah itu Desa Moncongloe, Bonto Bunga, Lappara. Di sana banyak sekali perumahan,” ujarnya. (*)