Sosok Putra Sulsel Masuk Tim Komite Reformasi Polri Dilantik Prabowo

Di Akpol, Tito Karnavian satu angkatan dengan eks Irwasum Polri Komjen Pol. (Purn.) Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si.

Sepanjang kariernya di kepolisian, Tito pernah mengemban sejumlah jabatan strategis.

Pada tahun 2012, ia diangkat menjadi Kapolda Papua.

Setelah itu, Tito dimutasi sebagai Asrena Polri pada tahun 2014. Lalu, Tito dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kapolda Metro Jaya.

Beberapa waktu kemudian, ia didapuk menjadi Kepala BNPT pada tahun 2016.

Barulah, Tito Karnavian diangkat menjadi Kapolri, menggantikan posisi Jenderal Pol (Purn.) Badrodin Haiti.

5. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

Supratman Andi Agtas adalah politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Ia lahir di Soppeng, Sulawesi Tengah, pada 28 September 1969. Saat ini, Supratman berusia 56 tahun. 

Supratman Andi Agtas menamatkan pendidikan program Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. 

Kemudian, ia mengambil pendidikan program Magister Hukum di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Lantas, ia menjalani profesi sebagai Dosen selama 14 tahun di Universitas Tadulako dan menjadi pengacara.

Tak berhenti di situ, Supratman merambah ke dunia politik. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Tengah pada periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Kini, ia dipercaya menjadi Menteri Hukum di era Pemerintahan Prabowo. 

Supratman pun dipercaya menjadi bagian dari Komite Reformasi Polri.

6. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Periode 2019–2024 Mahfud MD

Mahfud MD lahir di Madura, Jawa Timur pada 13 Mei 1957. Saat ini, ia telah berusia 68 tahun.

Mahfud MD menempuh pendidikan Jurusan Sastra Arab di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.

Mahfud MD pun melanjutkan karier mengajar di almamaternya dan meneruskan kuliah program Pasca Sarjana S-2 bidang Ilmu Politik di UGM.

Tak sampai di situ, Mahfud MD menempuh pendidikan Doktor S-3, di bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada program Pasca Sarjana UGM, dan lulus tahun 1993.

Ia dinobatkan menjadi Guru Besar bidang Politik Hukum pada tahun 2000 di usia 43 tahun di Universitas Islam Indonesia.

Kariernya berlanjut menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008–2013.

Beberapa tahun kemudian, ia didapuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Periode 2019–2024.

7. Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri

Komjen Ahmad Dhofiri merupakan pria kelahiran Indramayu, Jawa Barat, pada kelahiran 4 Juni 1967.

Lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 1989 itu, merupakan peraih bintang Adhi Makayasa.

Selama berkarier di kepolisian, ia banyak menjabat di wilayah Pulau Jawa.

Ia tercatat pernah menjadi Kanit Resintel Polsekta Tangerang Polda Metro Jaya pada 1990. 

Dofiri juga pernah menjadi Kanit Resmob Polres Tangerang pada 1991 dan Danton Taruna Akpol  pada 1992.

Selanjutnya, ia dipercaya menjadi Kapuskodalops Polres Tangerang pada 1996 dan menjadi Kapolsek Jatiuwung Tangerang pada 1997.

Hingga Dofiri ditunjuk menjadi Wakapolri pengganti Jenderal Agus Andrianto.

Penunjukan Komjen Ahmad Dofiri menjadi Wakapolri berdasarkan telegram nomor ST/2517/XI/KEP./2024 tertanggal 12 November 2024 yang diteken langsung Kapolri.

8. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Listyo Sigit Prabowo adalah pria kelahiran Ambon, Maluku pada 5 Mei 1969. Saat ini, ia berusia 56 tahun. 

Listyo Sigit Prabowo kini dipercaya menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sepanjang kariernya di kepolisian, alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 itu telah melewati banyak penugasan. 

Dikutip dari situs resmi Polri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah menorehkan banyak prestasi di Institusi Kepolisian.

Satu di antaranya  kasus yang pernah dibongkar sebagai Kabareskrim Polri yaitu penangkapan terpidana kasus Bank Bali Djoko Tjandra yang telah buron selama 11 tahun. 

Kasus besar lainnya yang ditangani Jenderal Listyo Sigit dan jajarannya adalah kebakaran Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Sebelumnya, Listyo pernah menjabat sebagai Kapolresta Solo pada tahun 2011 menggantikan Irjen. 

Pada tahun 2012, Listyo pernah mengemban tugas sebagai Kepala Sub Direktorat II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

9. Kapolri Periode 2019–2021 Jenderal Pol. (Purn.) Idham Aziz

Idham Azis pernah menjabat sebagai Kapolri pada November 2019 sampai Januari 2021 silam.

Pria yang lahir 30 Januari 1963 itu, merupakan putra dari Abdul Azis Halik dan Tuti Pertiwi. 

Idham Azis merupakan lulusan Akpol 1988.

Pria kelahiran Kendari, Sulawesi Tenggara, itu berpengalaman dalam bidang reserse.

Idham Azis pernah menduduki posisi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri sebelum dirinya menjabat sebagai Kapolri.

10. Kapolri Periode 2015–2016 Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti

Badrodin Haiti memiliki nama lengkap Jenderal Polisi Purn. Tan Sri Drs. Badrodin Haiti.

Badrodin Haiti lahir di Jember, Jawa Timur, pada 24 Juli 1958.

Peraih Adhi Makayasa 1982 ini adalah anak dari KH. Ahmad Haiti dan Siti Aminah.

Badrodin Haiti adalah mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Saat itu, Jenderal Bintang Empat ini menggantikan posisi Jenderal Polisi Sutarman.

Sebelumnya, Purnawirawan polisi ini pernah menjadi Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri).

Badrodin Haiti menjadi Wakapolri menggantikan Komjen. Pol. Drs. Oegroseno yang masuk usia pensiun.

Pembentukan Komite Reformasi Polri
Diketahui, Komite Reformasi Polri didasari insiden dalam peristiwa demonstrasi pada Agustus 2025.

Demonstrasi yang terjadi pada 25–31 Agustus 2025, dipicu kenaikan tunjangan DPR RI.

Aksi massa pun berujung bentrokan di sejumlah kota. Komnas HAM mencatat, sedikitnya 10 korban jiwa, sebagian di antaranya diduga akibat kekerasan aparat.

Tragedi Affan Kurniawan turut menjadi simbol desakan reformasi. 

Gelombang protes datang dari berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk Muhammadiyah, BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), serta Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri dari tokoh lintas agama.

Selanjutnya, GNB bertemu Presiden Prabowo pada 11 September 2025, menyampaikan tuntutan pembentukan tim independen, pembebasan pelajar yang ditahan, serta evaluasi menyeluruh terhadap Polri.

Laporan dari SETARA Institute, KontraS, dan Amnesty International juga memperkuat urgensi reformasi. Polri disebut sebagai institusi yang paling banyak diadukan terkait pelanggaran HAM, termasuk penangkapan sewenang-wenang dan dugaan penyiksaan dalam tahanan.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Rifqah, Rakli Almughni, Nurkhasanah, David Adi, Ika W, Taufik Ismail)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sosok 10 Anggota Komite Reformasi Polri Dilantik Prabowo, Jimly Asshiddiqie hingga Mahfud MD