Polemik APBD 'Nganggur', Dedi Mulyadi Siap Umumkan Saldo Kas Jabar Tiap Hari

TRIBUN-TIMUR.COM - Polemik anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 'nganggur' bikin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi berkomitmen untuk rutin mempublikasikan posisi rekening kas umum daerah (RKUD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Langkah ini disebut sebagai bentuk keterbukaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Dedi, kebijakan ini sudah dimulai sejak munculnya polemik  tudingan Menteri Keuangan Purbaya soal dana kas daerah yang disimpan dalam bentuk deposito di bank daerah.

Sebagai tindak lanjut, Dedi pun telah membuka data RKUD yang tersimpan di Bank BJB dengan saldo mencapai Rp2,4 triliun.

“Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik,” ujar Dedi, Selasa (28/10/2025).

Dedi menambahkan, kebiasaan untuk mengumumkan kondisi keuangan daerah ini bukan hal baru baginya.

Saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, ia juga rutin menyampaikan informasi serupa kepada masyarakat.

“Bahkan, saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu,” ucapnya.

Berdasarkan laporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar per 27 Oktober 2025, posisi RKUD mencatat penerimaan dari setoran pajak rokok triwulan III sebesar lebih dari Rp935,8 miliar.

Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi lainnya mencapai Rp22,8 miliar lebih.

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja tercatat sebesar Rp49,6 miliar lebih.

Adapun rincian belanja tersebut meliputi belanja pegawai sebesar Rp3,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp10,2 miliar, belanja hibah Rp4,08 miliar, belanja modal Rp20,3 miliar, serta belanja bantuan keuangan desa sebesar Rp11,05 miliar.

Dedi menjelaskan, hingga akhir 2025, kebutuhan anggaran untuk membiayai pembangunan di Jawa Barat diperkirakan mencapai Rp7,5 triliun.

Kekurangan dana tersebut akan ditutupi melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta sumber pendapatan daerah lainnya.

"Artinya uangnya masih kurang. Dari mana menutup kekurangan uangnya itu? Kami menunggu pendapatan dana transfer pusat dan menunggu juga dana-dana yang diperoleh dari pendapatan Provinsi Jawa Barat," tuturnya.

Ia menambahkan, pengeluaran untuk belanja publik di era pemerintahannya meningkat signifikan, bahkan hampir mencapai 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Polemik Purbaya vs Dedi Mulyadi

Sebelumnya, Purbaya dan Dedi Mulyadi berbeda pendapat terkait dana Rp 4,17 triliun yang mengendap di bank.

Provinsi Jawa Barat masuk dalam daftar 15 daerah yang punya simpanan uang di bank tercatat paling tinggi.

Jawa Barat berada di posisi ke-5.

Data tersebut berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 15 Oktober 2025 untuk perhitungan dana hingga akhir September 2025.

Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, uang yang menganggur di bank tersebut disebabkan oleh realisasi belanja anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang masih lambat. 

"Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekali lagi, (untuk) memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat," ujar Purbaya dalam acara pengendalian inflasi daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dari data yang dipaparkan Menkeu Purbaya pada Senin, diketahui ada 15 daerah yang punya simpanan uang di bank tercatat paling tinggi. 

Provinsi Jakarta mencatat peringkat pertama dengan Rp 14,6 triliun. 

Kemudian disusul Jawa Timur dengan Rp 6,8 triliun dan Kota Banjar Baru sebesar Rp 5,1 triliun.

Selanjutnya secara berturutan ada Provinsi Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun dan Provinsi Jawa Barat Rp 4,1 triliun.

Mendengar ini, Dedi Mulyadi menantang Purbaya untuk membuktikan dana yang mengendap itu dalam bentuk deposito. 

Menurutnya, tidak semua pemerintah daerah menghadapi kesulitan keuangan dan sengaja memarkir anggaran di bank. Perselisihan terus berlanjut hingga Dedi Mulyadi melakukan safari di Jakarta.

Safari dilakukan untuk memeriksa dana endapan Rp 4,17 triliun.

Ia menemui dan menggelar audiensi dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Setelah itu, Dedi Mulyadi mendatangi Kantor Bank Indonesia (BI) dan menemui pejabatnya.

 “Tidak ada, apalagi angkanya Rp 4,1 triliun, yang ada hari ini hanya Rp 2,4 triliun,” ujar Dedi saat ditemui di Kantor BI, Rabu (22/10/2025). (*)

Sebagian artikel ini diolah dari artikel yang telah tayang di Kompas.com