Prabowo Atur Sendiri Jam Masak MBG, Tukang Masak Tak Diampuni Jika Langgar Jadwal

"Sudah beres, tinggal dibagikan," kata Dadan saat ditemui usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/10).

Dadan menegaskan bahwa Perpres Tata Kelola MBG tersebut juga mengatur mengenai sanksi bagi SPPG yang melanggar SOP, meskipun saat ini sanksi tersebut sudah diberlakukan.

Sanksi tersebut, kata Dadan, berupa administratif termasuk penghentian operasional bagi SPPG yang terbukti melanggar SOP dan ketentuan.

Meski Banyak Keracunan, Warga Jatim Idolai MBG

Mayoritas warga Jawa Timur (Jatim) mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo selama satu tahun memimpin Indonesia. 

Program MBG menjadi kebijakan yang paling mendapat apresiasi publik.

Hal itu terungkap dalam hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) yang dirilis.

Direktur ARCI, Baihaki Sirajt, menyebut sebanyak 75,5 persen warga Jatim menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah di bidang kemandirian energi selama satu tahun terakhir.

Baihaki Sirajt menjelaskan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan energi nasional termasuk yang tertinggi setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan efisiensi anggaran.

“Kebijakan energi menjadi salah satu indikator penting. Warga melihat langkah pemerintah menjaga kemandirian energi dan pengembangan EBT (Energi Baru Terbarukan) berjalan dengan baik,” ujar Baihaki dalam keterangannya, Rabu (22/10/2025).

Secara umum, ARCI mencatat 82,2 persen warga Jawa Timur puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran.

Angka ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap arah kebijakan nasional, terutama dalam menjaga ketahanan energi dan kemandirian ekonomi daerah.

"Angka ini juga menandai sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan provinsi berjalan dengan baik. Sehingga apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah sangat positif,” ungkap Baihaki.

Salah satu faktor yang menguatkan persepsi positif publik adalah kebijakan energi berbasis rakyat yang dijalankan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Menurut Baihaki, publik melihat adanya manfaat langsung dari kebijakan sektor energi terhadap perekonomian lokal, terutama di daerah penghasil migas seperti Bojonegoro, Tuban, dan Gresik.